REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Saat ini, proses tanggap darurat bencana alam yang terjadi di Kota Bogor masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Tanggap darurat direncanakan di lokasi pengungsian akan berlangsung hingga dua pekan dari awal warga yang terdampak ditempatkan di pengungsian, selanjutnya penanganan bencana akan masuk pada tahap rencana pemulihan.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan, penanganan bencana perlu ada perencanaan untuk solusi permanen. Sebab, jika tidak dilakukan secara permanen, maka kondisi serupa akan terus terjadi sehingga bisa membahayakan warga.
Untuk itu pada penanganan darurat bencana hingga pasca-bencana ini, dia meminta, data-data terkait warga yang terkena bencana, jumlah hunian yang berada di lokasi rawan bencana hingga jumlah jiwa dan kepala keluarga yang tinggal di lokasi bencana.
"Selanjutnya adalah laporan terkait ketersediaan lahan dimana saja (untuk relokasi), ada aset kita, ada aset provinsi, barangkali ada aset pusat yang bisa kita minta," kata Bima Arya, Rabu (19/10).
Mengenai pendanaan untuk membuat suatu model relokasi penanganan kebencanaan, Bima Arya mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan membuat pengajuan anggaran ke pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Barat untuk membangun tempat relokasi.
Jika pendataan dan perencanaan hingga realisasi berjalan baik, kata Bima Arya, maka mitigasi bencana, penanganan bencana dan relokasi ini akan menjadi model dalam penanganan kebencanaan.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Teofilo Patrocinio Freitas, menyampaikan terkait tanggap darurat ada beberapa warga yang terdampak bencana alam masih tinggal di pengungsian. Seperti warga yang terdampak tanah longsor di Gang Barjo dan Gang Kepatihan, Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.
Namun setelah dua pekan dari awal tinggal di pengungsian, Teo mengatakan, ke depan warga akan ditempatkan di hunian sementara agar bisa lebih aman dan nyaman.
"Maksimal dua minggu untuk di pengungsian, selanjutnya kita masukan ke huntara kita. Dari hasil asesmen dan pendataan di situ ada sekitar 53 kepala keluarga (KK),” katanya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Fahrudin, mengatakan, mengenai kebutuhan pengungsi pihaknya sudah melakukan pendistribusian ke setiap kecamatan, yang kemudian disalurkan melalui kelurahan yang membutuhkan
Untuk paket sembako, saat ini kata dia di Dinsos Kota Bogor tersisa 200 paket sembako. Sementara itu paket bantuan yang melimpah adalah pakaian siap pakai, buku tulis dan pampers.
"Jadi nanti minta tolong pak camat, bu camat daerah mana yang butuhkan itu mohon informasi kepada kami, agar kami bisa mendistribusikan pakaian layak pakai dan buku tulis," ujarnya.
Untuk penanganan fisik saat ini Dinas PUPR Kota Bogor sedang melakukan upaya pendataan dan pengecekan ke berbagai lokasi. Sementara itu, untuk pemasangan tanggul atau rencana pembangunan Tebing Penahan Tanah (TPT) masih terus dilakukan pendataan dan pemeriksaan kondisi lebih lanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika