REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres meminta dukungan India dalam memobilisasi negara-negara G20 untuk membantu negara-negara berkembang yang dibebani utang. Sudah ada tiga tetangga India yang sedang mencari pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) karena kesulitan ekonomi.
"Saya mengandalkan dukungan India dalam memobilisasi negara-negara G20 seputar penghapusan utang," kata Guterres kepada mahasiswa dan fakultas Indian Institute of Technology di Mumbai pada Rabu (19/10/2022).
India mengambil alih kepresidenan G20 dari Indonesia selama satu tahun mulai 1 Desember. Tetangga India, yaitu Sri Lanka, Pakistan, dan Bangladesh dalam beberapa bulan terakhir mencari pinjaman IMF. Harga minyak yang tinggi mempersulit upaya negara-negara itu untuk pulih dari kerusakan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Banyak negara berkembang berada pada atau mendekati kesulitan utang dan memerlukan tindakan multilateral, termasuk perluasan dan perpanjangan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang G20," ujar Sekjen PBB itu.
Didirikan pada Mei 2020 selama pandemi, Inisiatif Penangguhan Layanan Utang G20 memungkinkan hampir 50 negara untuk menangguhkan 12,9 miliar dolar AS pembayaran layanan utang hingga akhir tahun lalu. Guterres mengatakan, perubahan iklim sudah memperlihatkan ancaman besar bagi ekonomi, pertanian, dan sektor pangan India. Kondisi itu juga berbahaya bagi kesehatan, kehidupan, dan mata pencaharian ratusan juta orang.
"Gelombang panas yang memecahkan rekor, kekeringan dan banjir di beberapa bagian India sudah menyebabkan malapetaka. Ini adalah pendahuluan dari apa yang akan datang tanpa tindakan iklim global yang jauh lebih besar," ujar Guterres mengingatkan.
Guterres mengatakan, negara-negara anggota G20 bertanggung jawab atas 80 persen emisi global dan harus memimpin dalam upaya memotongnya. Negara-negara kaya juga harus secara finansial membantu negara-negara berkembang melakukannya.
"Saya telah menyerukan koalisi dukungan di seluruh negara termasuk India, dengan rencana ambisius untuk mempercepat penyebaran energi terbarukan," kata Guterres yang akan bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Menteri Luar Negeri S. Jaishankar pada Kamis (20/10/2022).
Guterres juga mendesak New Delhi untuk mengutuk ujaran kebencian secara tegas, melindungi hak dan kebebasan jurnalis, aktivis hak asasi manusia, mahasiswa, dan akademisi, serta memastikan independensi peradilan. Pemerintah Modi berhadapan dengan kritik tajam internasional atas banyak kasus yang mendorong ideologi ekstrem kanan Hindu yang didukung negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika