REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan empat skenario untuk memindahkan aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Empat skenario ini disiapkan untuk pemindahan ASN tahap awal pada 2024.
Keempat skenario tersebut yakni memindahkan sekitar 2.000 ASN, kemudian kedua sekitar 5.700 ASN, ketiga sekitar 60 ribu ASN, dan keempat sekitar 100 ribu ASN.
“Ada 4 skenario, ada skenario 1971, ada 5670 orang sama 60 ribu orang,” kata Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/10).
Ia menjelaskan, pemindahan ASN ini diprioritaskan bagi yang memiliki fungsi menjalankan kebijakan di IKN. Sedangkan untuk ASN yang menjalankan fungsi pelayanan bisnis masih bisa ditempatkan di Jakarta.
Pemerintah, lanjutnya, juga akan menyiapkan SDM ASN yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan di IKN. Selain itu, sistem pendukung seperti infrastruktur di IKN pun akan terus disiapkan. Misalnya, ruang-ruang publik pendukung masyarakat di IKN, sekolah, rumah sakit, dll.
Dengan adanya berbagai infrastruktur pendukung yang telah disiapkan, maka ia yakin para ASN yang dipindahkan tak akan merasa terpaksa.
“Termasuk jogging track, kolam renang buat anak-anak sehingga ini menjadi ekosistem. Kalau ini yang disampaikan progresnya ini, ke depan ASN yang berkualitas ini tidak akan merasa dipaksa pindah, karena akan jadi pilihan, belum lagi oksigen yang cukup dan ini sedang dipersiapkan,” jelas dia.
Azwar mengatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan sistem transformasi dalam layanan kepegawaian dengan konsep digitalisasi ASN. Sehingga proses kepengurusan layanan kepegawaian pun tidak akan membutuhkan waktu yang lama.
“Kami melaporkan sistem layanan kepegawaian juga ini target kami, kami pangkas. Yang tadinya 11 tahap bersama BKN dipangkas menjadi tiga tahap saja. Orang ngurus naik pangkat, mutasi, kemudian mau pensiun tidak perlu lama seperti sekarang. Maka perlu transformasi sistem ASN,” jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika