REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Petani Selandia Baru berkumpul ke kota-kota di seluruh negeri. Mereka membawa traktor dan truk pick-up serta membawa spanduk dan papan protes untuk menolak rencana pajak emisi pertanian pemerintah.
Pekan lalu pemerintah Selandia Baru mengkonfirmasi rencana untuk menetapkan harga gas dan metana biogenik pertanian yang sebagian besar dari sendawa sapi dan domba.
Rencana tersebut dikritik kelompok-kelompok tani yang khawatir tentang bagaimana proposal itu memperhitungkan lahan pertanian hutan dan apa yang dianggap sebagai emisi. Mereka juga mengungkapkan kekhawatiran tentang bagaimana harga emisi ditetapkan dan bagaimana program itu akan dijalankan.
Rencana ini masih dalam tahap konsultasi. Pendiri Groundswell New Zealand, organisasi yang menggelar protes, Bryce McKenzie mengatakan pada Radio New Zealand, para petani tidak perlu mengkampanyekan pengecualian.
"Mari cari tahu bagaimana ini menjadi cara yang terbaik untuk petani dan negara; masalahnya adalah bila anda menetapkan biaya untuk sesuatu yang tidak ada solusinya mau tak mau, maka itu pajak," katanya, Kamis (20/10/2022).
Pada wartawan Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan pemerintah sedang mencari tanggapan dari masyarakat mengenai rencana ini. Fokusnya, kata Ardern, bekerja secara konstruktif dengan produsen pangan untuk hasil yang terbaik bagi mereka dan negara.
Perusahaan susu raksasa Fonterra Co-Operative Group juga merilis surat ke pasar. Ketua dewan perusahaan itu, Peter McBride mengungkapkan kekhawatiran Fonterra pada rencana pemerintah.
"Kami memiliki keraguan mengenai pendekatan pemerintah saat ini pada retribusi harga, pengelolaan dan penghitungan sekuestrasi (karbon), kami akan mendorong perubahan dalam isu-isu ini," kata McBride.
Ikuti Whatsapp Channel Republika