Jumat 21 Oct 2022 09:14 WIB

Kemenhub Klaim Sistem Transportasi Perkotaan Mulai Tunjukkan Hasil

Pemda diminta mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Relawan melakukan sosialisasi Gerakan Kembali ke Angkutan Umum kepada pengguna jalan, di Jalan Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah, Ahad (12/12/2021). Gerakan tersebut merupakan bagian dari program pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan oleh Kemenhub dengan skema pembelian layanan buy the service (BTS) untuk mengajak masyarakat kembali menggunakan transportasi umum dalam aktivitasnya.
Foto: ANTARA/Maulana Surya
Relawan melakukan sosialisasi Gerakan Kembali ke Angkutan Umum kepada pengguna jalan, di Jalan Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah, Ahad (12/12/2021). Gerakan tersebut merupakan bagian dari program pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan oleh Kemenhub dengan skema pembelian layanan buy the service (BTS) untuk mengajak masyarakat kembali menggunakan transportasi umum dalam aktivitasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa percepatan pengembangan sistem transportasi publik dinilai telah menunjukkan hasil yang signifikan. hal itu terlihat di beberapa kota prioritas seperti Jakarta, Semarang, Surakarta, dan Medan.

"Fokus kami adalah bagaimana pengguna bus bisa merasa nyaman layaknya menggunakan kendaraan pribadi, sehingga perpindahan moda transportasi ini dapat terjadi," kata Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Suharto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/10/2022).

Baca Juga

Suharto mengatakan Kemenhub saat ini dibantu oleh banyak pemangku kepentingan. Termasuk lembaga-lembaga donor, untuk dapat menyukseskan program pengembangan sistem transportasi publik dan memperluas wilayah-wilayah cakupan di kota-kota lainnya.

Ia menyebutkan proporsi penggunaan transportasi umum di Indonesia masih berada di kisaran 20 persen. Angka ini masih tergolong rendah di kawasan regional seperti Malaysia atau Singapura.

Pesatnya pertumbuhan transportasi pribadi termasuk kepemilikan dan penggunaannya menjadi penyebab kekusutan di jalan raya lebih sulit terurai. Sehingga sektor transportasi menyumbang hingga 26 persen emisi gas rumah kaca (GRK).

Ia mengungkapkan salah satu solusi yang sedang diupayakan oleh Kementerian Perhubungan adalah mendukung pemerintah daerah untuk mendorong terjadinya peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Salah satunya melalui program Buy The Service (BTS), yang dijalankan dengan sebutan Teman Bus.

Program yang diluncurkan pada 2020 ini telah dilaksanakan di sebelas kota percontohan yaitu Denpasar, Medan, Palembang, Bandung, Banyumas, Surakarta, Yogyakarta, Banyumas, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar.

Program ini juga turut didukung oleh Sustainable Urban Transport Programme Indonesia Nationally Appropriate Mitigation Actions (SutriNAMA) dan Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project (INDOBUS) melalui kajian dan perumusan kerangka peraturan serta basis data terutama di dua kota percontohan Bandung dan Makassar.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis mengatakan bahwa Medan menjadi salah satu wilayah yang telah mengoperasikan Teman Bus dengan total 72 unit melalui lima rute layanan.

Program BTS yang dijalankan PT Medan Bus Transport (Trans Metro Deli) ini berfungsi sebagai penunjang mobilisasi masyarakat Kota Medan yang mencakup hingga ke wilayah Distrik Belawan, Lapangan Merdeka, hingga terminal Amplas dan Tembung.

"Saat ini perpindahan dari pengguna sepeda motor ke Trans Metro Deli sudah menyentuh angka 52 persen. Kami mencatat ada 48 ribu penumpang per hari yang didominasi penumpang perempuan dan anak-anak," kata Iswar Lubis.

Kata dia, hal tersebut merupakan perkembangan yang menggembirakan, sehingga sebagai pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan demi mendorong peralihan yang lebih tinggi. Selanjutnya, DKI Jakarta sebagai daerah dengan sistem transportasi terintegrasi termaju di Indonesia membagikan beberapa kiat sukses yang dijalankan.

Menurut Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Yayat Sudrajat, tantangan terbesar yang dihadapi DKI Jakarta adalah perubahan kebijakan dasar pengelolaan transportasi dari car oriented menjadi transit oriented.

Untuk menyiasati hal tersebut, reformasi yang dilakukan dibuat dalam bentuk hierarki di mana fasilitas pejalan kaki menjadi prioritas utama, diikuti dengan fasilitas bagi pesepeda, dan moda transportasi umum yang lebih baik.

Penggunaan pribadi ikut diberikan disinsentif agar penggunanya dapat beralih ke transportasi umum melalui skema penerapan ganjil genap, serta ke depannya electronic road pricing (ERP). Jakarta telah berhasil mengimplementasikan sistem Bus Rapid Transit (BRT) pada 2020 dengan total panjang mencapai 244 kilometer.

"Kunci utama dari keberhasilan kami di Jakarta adalah adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan juga masyarakat. Tahun ini, kami menargetkan pengadaan hingga 100 bus listrik agar transportasi di Jakarta akan semakin berkelanjutan," kata Yayat.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement