DIY Jadi Percontohan RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan
Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Yusuf Assidiq
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas. | Foto: Republika/Prayogi
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY ditunjuk sebagai salah satu pilot project implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan. Pemda DIY ditunjuk bersama dengan UGM sebagai partner pilot project ini oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan ditujukan untuk mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Yakni melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, dan perbaikan regulasi atau kebijakan.
Termasuk melalui reformulasi program/kegiatan, sehingga lebih tepat sasaran dan didukung dengan penyediaan teknologi informasi. Hal tersebut disampaikan Anas dalam Grand Launching dan Talkshow RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan di UGM.
RB Tematik sendiri, katanya, juga bertujuan untuk mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ditunjuknya Pemda DIY dan UGM sebagai pilot project karena keduanya dinilai memiliki komitmen dalam menangani masalah kemiskinan di Indonesia.
Tidak hanya pengentasan kemiskinan, RB Tematik memiliki tiga fokus lain. Mulai dari investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan prioritas presiden.
Pada RB Tematik dengan fokus pengentasan kemiskinan ini, Anas menuturkan, RB Tematik akan mendorong penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif, sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
"Sebagai contoh, ini saya sering sampaikan. Jadi kalau programnya menurunkan kemiskinan, tentu bukan studi banding tentang kemiskinan, tapi langsung bagaimana meningkatkan daya beli. Maka investasi harus kita tumbuhkan, izin-izin investasi harus kita permudah," kata Anas.
Melalui RB Tematik ini, instansi pemerintah dapat lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan tata kelola, yang langsung terkait dengan kinerja yang diharapkan.
"Bagaimana RB ini bekerja? Jadi ke depan RB-nya akan bekerja bagaimana mengurai dan menyelesaikan secara konkret akar masalah yang terkait dengan tata kelola pada isu atau program prioritas pemerintah," ujar Anas.
Gubernur DIY , Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, ditunjuknya DIY sebagai pilot project diharapkan dapat memberi dukungan dan dorongan untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan. Pasalnya, masalah kemiskinan dan ketimpangan di DIY masih menjadi masalah utama.
Sultan juga berharap program penanggulangan kemiskinan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, juga dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Apalagi kita semua memiliki target penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia bisa dituntaskan pada tahun 2024," kata Sultan.
Ia menyebut, salah satu upaya dalam RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan yakni dengan melakukan refocusing terhadap 15 kecamatan di DIY sebagai fokus penanggulangan kemiskinan. Upaya itu dilakukan dengan didampingi Badan Pengawas Keuangan (BPK).