REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Manajamen Arema FC memastikan layanan Crisis Center untuk korban tragedi Kanjuruhan masih tetap beroperasi. Layanan ini telah dibuka sejak tragedi Kanjuruhan terjadi pada awal Oktober lalu.
Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana mengatakan, Crisis Center ditunjukkan untuk meringankan beban keluarga korban meninggal. Kemudian juga untuk penanganan korban luka hingga memberikan akses konseling psikolog terhadap siapapun yang terdampak insiden tersebut.
"Baik yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung," kata Gilang di Kota Malang, Ahad (23/10/2022).
Untuk diketahui, Crisis Center Arema FC bertempat di Kantor Arema FC Jalan Mayjend Pandjaitan Nomor 42 Kota Malang. Layanan tersebut diletakkan di tempat ini untuk menjangkau Aremania korban tragedi Kanjuruhan.
Gilang menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam dalam menangangi tragedi Kanjuruhan. Setelah menyelesaikan bantuan bagi seluruh korban baik yang meninggal, luka berat dan luka ringan, pihaknya juga memberikan beasiswa bagi korban yatim piatu.
Setelah semua korban tertangani dan mendapatkan perhatian, manajemen Arema FC berusaha fokus pada percepatan pemulihan kondisi. Menurut Gilang, tragedi Kanjuruhan telah memberikan pukulan telak kepada seluruh elemen termasuk pemain.
Saat ini, kata dia, pihaknya masih membantu proses pemulihan fisik dan mental dari para pemain dan official yang sangat terpukul efek tragedi kanjuruhan. "Karena tidak ada satu pun pemain yang tidak terpukul atas kejadian ini, tetapi kami harus bangkit dan pulih,” jelasnya.
Dari sisi proses hukum, manajemen Arema FC saat ini juga tengah menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi atas terjadinya insiden di Kanjuruhan. Hal yang pasti, pihaknya berduka dan siap koperatif terkait segala proses yang sedang dilakukan.
Selain itu, Gilang menyatakan, Arema FC masih berada di jalur yang sama sesuai dengan apa yang disuarakan oleh suporter. Dengan kata lain, Arema FC masih menginginkan perbaikan sepak bola di Indonesia. Kemudian berharap tragedi Kanjuruhan bisa diusut secara tuntas oleh semua pemangku kebijakan.