Ahad 23 Oct 2022 19:35 WIB

Wapres: Tingkat Pengangguran Saat Ini Lebih Tinggi Dibandingkan Sebelum Pandemi

Tingkat pengangguran masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani
Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan, pandemi Covid-19 ditambah situasi perekonomian nasional dan global yang tidak menentu semakin menambah jumlah angka pengangguran di Indonesia.
Foto: Republika/Fauziah Mursid
Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan, pandemi Covid-19 ditambah situasi perekonomian nasional dan global yang tidak menentu semakin menambah jumlah angka pengangguran di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan masalah pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini. Ma'ruf menyampaikan, pandemi Covid-19 ditambah situasi perekonomian nasional dan global yang tidak menentu semakin menambah jumlah angka pengangguran di Indonesia.

"Meskipun jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2022 berkurang dibandingkan bulan yang sama pada 2021, tapi tingkat pengangguran negara kita saat ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19," ujar Ma'ruf dalam sambutannya secara virtual di acara Peresmian BLK Komunitas Tahun 2021 dan Akselerasi Kemandirian BLK Komunitas Tahun 2022, Ahad (23/10/2022).

Ini juga kata Ma'ruf, menjadi tantangan dalam program Pembangunan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Presiden Jokowi. Dia menjelaskan, sebaran pengangguran didominasi oleh lulusan SMK sebanyak 11,45 persen diikuti dengan lulusan SMA 8,55 persen, dan lulusan universitas 6,97 persen.

Selain itu, angka pengangguran diperparah dengan ancaman pemutusan hubungan kerja menjelang akhir 2022.

"Kondisi ketenagakerjaan kita kurang menggembirakan karena adanya gelombang pemutusan hubungan kerja karyawan, khususnya di sektor start-up dan manufaktur, yang berdampak pada nasib ratusan ribu karyawan," ujarnya.

Kondisi ini, kata Ma'ruf, dipengaruhi banyak faktor saling berkaitan, mulai dari perkembangan teknologi yang memaksa efisiensi tenaga kerja, kurangnya adaptasi tenaga kerja dan persaingan dunia kerja kerja semakin ketat. Karena itu, Ma'ruf menilai perlu solusi komprehensif untuk mengatasi sejumlah masalah ketenagakerjaan tersebut.

Salah satu solusinya kata Ma'ruf, dengan pembangunan ekosistem dan transformasi Balai Latihan Kerja di dalam komunitas. Menurutnya, BLK bisa meningkatkan kompetensi tenaga kerja khususnya sektor informal, serta menjawab kebutuhan industri melalui link and match ketenagakerjaan.

"BLK dapat menyegarkan keterampilan pekerja yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan industri. Sistem pendidikan vokasi seperti inilah yang dibutuhkan di era disrupsi digital saat ini," ujarnya.

Karena itu, Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu mengapresiasi kehadiran BLK Komunitas di lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, dhammasekha, dan pasraman. Saat ini kata dia, pembangunan BLK Komunitas semakin masif dengan lebih dari 2.900 BLK Komunitas tersebar di banyak wilayah di Indonesia.

"Saya minta seluruh BLK Komunitas di tanah air berfungsi efektif sehingga kompetensi, produktivitas, kemandirian, dan daya saing pekerja Indonesia semakin tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri," ujarnya.

"Bantu para peserta didik untuk memahami dan memiliki keahlian apa saja yang dibutuhkan dunia kerja saat ini dan masa depan," tambahnya.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement