REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melakukan panggilan telepon pada Ahad (23/10/2022). Keduanya membahas masalah pertahanan dan keamanan bilateral dan regional.
Menurut Kementerian Pertahanan Nasional Turki dikutip dari Anadolu Agency, Akar mengatakan kepada Shoigu, bahwa Turki siap untuk melakukan bagiannya untuk gencatan senjata dalam perang Rusia-Ukraina. Ankara ingin ikut terlibat dalam proses untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.
Para kepala pertahanan bertukar pandangan tentang upaya berhati-hati terhadap provokasi yang akan memperburuk keamanan di kawasan itu. Mereka juga setuju untuk bekerja dalam koordinasi mengenai masalah tersebut.
Sebelum pembicaraan tidak langsung itu, Shoigu mengadakan panggilan telepon dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Sebastien Lecornu untuk membahas situasi di Ukraina. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, Shoigu menyampaikan keprihatinan kepada mitra Prancisnya tentang kemungkinan provokasi oleh Ukraina dengan penggunaan dirty bomb// atau senjata radiologis.
Presiden Prancis Emmanuel Macron pun menyatakan optimisme terdapat peluang untuk perdamaian di Ukraina. "Ada prospek perdamaian, itu akan muncul pada suatu saat," kata Macron pada konferensi di Roma yang bertujuan mencari cara untuk mempromosikan perdamaian dunia.
Paris telah berulang kali menekankan pentingnya menjaga saluran diplomatik Barat ke Moskow tetap terbuka sejak pasukan Moskow menginvasi Kiev. "Dan pada saat tertentu, mengingat bagaimana hal-hal berkembang, dan ketika rakyat Ukraina dan para pemimpinnya akan memutuskan persyaratan ini, kesepakatan damai dapat dibangun dengan pihak lain," kata Macron.
Dirty bomb ini merupakan jenis senjata radiologi spekulatif yang menggabungkan bahan radioaktif dengan bahan peledak konvensional. Tujuan senjata tersebut adalah untuk mencemari daerah di sekitar agen pendispersi atau ledakan konvensional dengan bahan radioaktif. Senjata ini terutama berfungsi sebagai alat penyangkalan wilayah terhadap warga sipil.