REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo legowo menerima sanksi teguran secara lisan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia pun akan mengikuti mekanisme partai terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang merupakan kewenangan penuh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Untuk PDI Perjuangan semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Jadi semua pasti akan mengikuti," ujar Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Sebagai kader PDIP dan kepala daerah, ia sepakat fokus saat ini memprioritaskan masyarakat. Termasuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menekan inflasi.

"Maka, ketika di antara situasi seperti ini ada statement yang saya sampaikan kemudian  menjadi diskursus di publik dan ya lumayan rame begitu, kami mendapatkan peringatan dan kami sebagai kader kita terima," ujar Ganjar.

"Kami bagian dari disiplin yang tadi ditunjukkan juga oleh Pak Hasto," sambungnya.

DPP PDIP memberikan sanksi teguran lisan kepada Ganjar. Sanksi tersebut imbas dari pernyataannya yang mengaku siap menjadi calon presiden (capres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang dinilai menimbulkan kegaduhan di PDIP.

"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke. Maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi, sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun.

Sesungguhnya pernyataan Ganjar tak melanggar aturan partai, karena Gubernur Jawa Tengah itu bukan mendeklarasikan diri sebagai capres. Namun, sanksi diberikan karena pernyataan tersebut menimbulkan multitafsir di publik.

"Meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik," ujar Komarudin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika