REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan mengakui adanya tren kenaikan harga beras secara nasional. Namun, dia meminta, agar masyarakat tak perlu khawatir karena pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi lonjakan harga.

"Kita yakin akan ada surplus 7,5 juta ton, katanya. Insya Allah. Meskipun kita harus tetap waspada, tapi jangan sampai terlalu khawatir," kata Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemenedag, Syailendera dalam Webinar Pataka, Selasa (25/10/2022).

Syailendera mengatakan, kecenderungan tren harga beras memang mengalami kenaikan. Badan Pangan Nasional juga mencatat adanya tren kenaikan harga beras khususnya medium sebesar 4,2 persen menjadi rata-rata Rp 10,700 per kg, di atas HET beras medium sebesar Rp 9.450 per kg - Rp 10.250 per kg.

Menurutnya, kenaikan itu salah satunya juga disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Ia menyebut, kontribusi kenaikan harga BBM terhadap kenaikan harga beras maksimal 3 persen.

Kenaikan BBM pun berdampak pada kenaikan harga gabah yang diproduksi petani sehingga mau tidak mau harga beras pun mengalami penyesuaian. "Tapi untuk pengendalian harga ini kita sudah banyak instrumen, salah satunya oleh Pemda yang bisa menggunakan dananya (2 persen DAU) untuk intervensi kenaikan harga," kata dia.

Koordinator PPHTP, Kementerian Pertanian, Batara Siagian, mengatakan, kenaikan harga gabah memang terjadi. Namun itu akan berdampak baik bagi petani karena meningkatkan kesejahteraan para petani padi.

Batara mengatakan, selama penggilingan padi masih dapat beroperasi, Kementan menilai tidak menjadi masalah. Kenaikan harga saat ini pun hanya akan bersifat musiman sehingga diyakini tidak berdampak banyak terhadap kenaikan harga beras.

"Harga gabah naik itu wajar saja, asalkan tidak mendorong penggilingan padi sampai tidak bisa membeli gabah. Saat ini, penggilingan padi kan tetap jalan," katanya.