Jumat 28 Oct 2022 00:05 WIB

Pengamat: PDIP Ingin Memainkan Narasi Seperti SBY

PDIP dinilai ingin meraih simpati publik.

Red: Teguh Firmansyah
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai pertemuan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10/2022). Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi teguran lisan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai kader partai atas pernyataannya yang siap maju sebagai calon presiden 2024 sehingga menimbulkan multitafsir di publik.
Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai pertemuan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10/2022). Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi teguran lisan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai kader partai atas pernyataannya yang siap maju sebagai calon presiden 2024 sehingga menimbulkan multitafsir di publik.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pengamat politik asal Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riwanto menyebut sanksi yang diberikan oleh PDI Perjuangan (PDIP) kepada sejumlah kader memberikan dampak positif bagi partai maupun kader bersangkutan.

"Kalau dilihat dari budaya pop, sebenarnya saya lihat ini upaya PDIP justru ingin membuat simpati publik kepada tokoh-tokoh PDIP yang diduga menyatakan diri mencalonkan presiden dan mendukung capres, yang menyatakan kesiapan capres kan Pak Ganjar, yang mendukung kan Pak Rudy," kata Agus Riwanto, di Solo, Kamis (27/10/2022).

Baca Juga

Ia mengatakan, kondisi tersebut layaknya Pemilu 2004. Pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperoleh banyak simpati publik, karena perselisihan dengan Megawati Soekarnoputri. "Saat itu SBY dapat simpati publik yang tinggi, rating SBY naik. Kira-kira PDIP ingin memainkan narasi itu, jadi itu untuk PDIP lagi," katanya pula.

Selain itu, dia menyatakan, ada kesan bahwa PDIP ingin menegaskan sebagai partai yang sedang berkuasa, sehingga ketua umum yang seharusnya menyatakan siapa  menjadi capres.