REPUBLIKA.CO.ID, Bagdad --  Irak membentuk pemerintahan barunya setelah hampir 13 bulan pada Kamis (27/10/2022). Anggota parlemen Irak bertemu untuk memutuskan pemerintahan baru negara itu dan pemerintah dibentuk saat parlemen memberikan mosi tidak percaya kepada Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani.

Pemimpin berusia 52 tahun yang sebelumnya menjabat sebagai menteri hak asasi manusia Irak serta menteri tenaga kerja dan urusan sosial akan memimpin pemerintahan baru. "Pemerintah Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani telah memperoleh kepercayaan dari Majelis Nasional," kata kantor perdana menteri dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara pada Kamis, dikutip dari Alajazirah.

Mayoritas dari 253 anggota parlemen yang hadir memilih untuk menunjuk 21 menteri dengan dua jabatan, yaitu Kementerian Konstruksi dan Perumahan serta Kementerian Lingkungan masih belum diputuskan. Terlepas dari dua penunjukan yang belum terselesaikan itu, susunan kabinet yang disetujui merupakan kuorum.

Al-Sudani yang dicalonkan pada 13 Oktober dan mendapat dukungan dari Coalition for the Administration of the State yang mencakup Coordination Framework. Aliansi ini terdiri dari faksi-faksi Syiah pro-Iran yang kuat yang memegang 138 dari 329 kursi di parlemen. Anggota lainnya termasuk kelompok Sunni yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammed al-Halbousi dan dua partai kunci Kurdi.