REPUBLIKA.CO.ID, Bagdad --  Irak membentuk pemerintahan barunya setelah hampir 13 bulan pada Kamis (27/10/2022). Anggota parlemen Irak bertemu untuk memutuskan pemerintahan baru negara itu dan pemerintah dibentuk saat parlemen memberikan mosi tidak percaya kepada Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani.

Pemimpin berusia 52 tahun yang sebelumnya menjabat sebagai menteri hak asasi manusia Irak serta menteri tenaga kerja dan urusan sosial akan memimpin pemerintahan baru. "Pemerintah Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani telah memperoleh kepercayaan dari Majelis Nasional," kata kantor perdana menteri dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara pada Kamis, dikutip dari Alajazirah.

Mayoritas dari 253 anggota parlemen yang hadir memilih untuk menunjuk 21 menteri dengan dua jabatan, yaitu Kementerian Konstruksi dan Perumahan serta Kementerian Lingkungan masih belum diputuskan. Terlepas dari dua penunjukan yang belum terselesaikan itu, susunan kabinet yang disetujui merupakan kuorum.

Al-Sudani yang dicalonkan pada 13 Oktober dan mendapat dukungan dari Coalition for the Administration of the State yang mencakup Coordination Framework. Aliansi ini terdiri dari faksi-faksi Syiah pro-Iran yang kuat yang memegang 138 dari 329 kursi di parlemen. Anggota lainnya termasuk kelompok Sunni yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammed al-Halbousi dan dua partai kunci Kurdi.

Atas ketetapan itu, Kementerian Luar Negeri Turki menyambut baik pemerintah Irak yang baru dibentuk. "Kami menyambut baik pembentukan Pemerintah baru di Irak menyusul mosi percaya yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 27 Oktober 2022," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan dikutip dari Anadolu Agency.

Menurut Kementerian Luar Negeri Turki, pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berharap Mohammed Shia al-Sudani sukses dalam posisi penting  tersebut "Kami yakin bahwa Pemerintah baru akan mengambil langkah-langkah yang akan meningkatkan ketenangan, stabilitas dan kemakmuran Irak dan memenuhi harapan rakyat Irak melalui pendekatan inklusif," katanya.

Turki menyatakan siap untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah baru di semua bidang atas dasar saling menghormati kepekaan dan kepentingan bersama. Upaya itu dinilai sejalan dengan hubungan baik yang berjalan di masa lalu.

Awal bulan ini, Al-Sudani yang ditunjuk sebagai perdana menteri Irak ditugaskan untuk membentuk pemerintahan baru negara itu setelah berbulan-bulan ketidakstabilan politik. Anggota parlemen Irak memilih Abdul Latif Rashid pada 20 Oktober dengan suara 162-99, menggantikan Barham Salih yang telah menjadi presiden sejak 2018.

Partai-partai Irak tidak dapat menyepakati pembentukan pemerintahan baru negara itu sejak pemilihan umum tahun lalu. Di bawah norma politik di Irak sejak 2006, seorang kandidat Kurdi terpilih sebagai presiden, sementara seorang Sunni mengepalai parlemen, dan seorang Syiah berperan sebagai perdana menteri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika