REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengambilalihan Twitter Elon Musk sedang berlangsung setelah dia memecat tiga petinggi Twitter termasuk CEO Parag Agrawal. Selain Agrawal, Musk juga dikabarkan memecat Kepala Keuangan Ned Segal, Kepala Kebijakan Hukum, Kepercayaan, dan Keselamatan Vijaya Gadde, dan Penasihat Umum Sean Edgett.
“Setidaknya salah satu eksekutif yang dipecat segera dikawal keluar dari kantor Twitter,” kata seorang narasumber kepada The Washington Post.
CEO Tesla itu yang telah mengubah deskripsi Twitter-nya menjadi "Chief Twit" memiliki waktu hingga Jumat untuk menyelesaikan kesepakatannya atau menghadapi pertempuran pengadilan. Pada Rabu lalu, Musk tiba di kantor pusat perusahaan sambil membawa wastafel dan bertemu dengan para insinyur dan eksekutif periklanan sebelum pemecatan diumumkan pada Kamis malam.
Kemudian Musk juga menulis pesan kepada pengiklan dalam cuitannya. Dia mengklaim alasan dia membeli Twitter yang tersebar di media sosial adalah salah.
“Alasan saya mengakuisisi Twitter demi masa depan peradaban di mana berbagai keyakinan dapat diperdebatkan dengan cara yang sehat, tanpa menggunakan kekerasan,” kata Musk.
Dilansir Independent, Jumat (28/10/2022), Musk mendanai pembeliannya dengan 13 miliar dolar AS pinjaman bank dan membayar sisanya melalui saham Tesla dan kekayaan pribadi lainnya. Selain itu, dia memperbarui usahanya untuk membeli Twitter pada awal bulan ini setelah mencoba untuk mundur dari kesepakatan.
Musk setuju untuk membeli perusahaan itu seharga 54,20 dolar AS per saham pada bulan April, tetapi pada bulan Juli dia telah berubah pikiran dengan alasan masalah bot dan spam. “Tujuan perusahaan adalah untuk menutup transaksi pada 54,20 dolar AS per saham," kata Twitter dalam sebuah pernyataan.
Selama panggilan pendapatan kuartalan Tesla pekan lalu, Musk mengaku dia jelas membayar lebih untuk Twitter yang berbasis di San Francisco. Namun, dia bersemangat dengan situasi Twitter dan menggambarkan perusahaan itu sebagai aset yang memiliki potensi luar biasa.
Musk mengisyaratkan bahwa platform tersebut akan melindungi kebebasan berbicara dan memungkinkan kembalinya pengguna yang dilarang seperti Donald Trump yang akunnya dikunci setelah pemberontakan pada 6 Januari oleh para pendukungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika