REPUBLIKA.CO.ID., BEIRUT -- Presiden Lebanon Michel Aoun pada Kamis (27/10/2022) menandatangani kesepakatan demarkasi perbatasan maritim dengan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat.

Wakil Ketua dan kepala perunding Lebanon Elias Bou Saab mengatakan pada konferensi pers bahwa Aoun menandatangani surat yang berkaitan dengan demarkasi batas laut selatan Lebanon.

Dia menambahkan bahwa delegasi Lebanon akan menyerahkan kepada mediator AS Amos Hochstein surat yang ditandatangani oleh Aoun di markas besar PBB di Lebanon selatan.

Dia juga mengatakan surat lain akan dikirim ke PBB oleh Kementerian Luar Negeri.

Perdana Menteri Israel Yair Lapid, memuji kesepakatan itu sebagai “prestasi politik” untuk negaranya.

"Kesepakatan maritim adalah pencapaian politik bagi Israel karena kami tidak melihat negara musuh seperti Lebanon mengakui Israel dalam perjanjian tertulis setiap hari," ungkapnya di akun Twitter resmi miliknya.

Dia menyatakan kesepakatan itu memperkuat "keamanan dan kebebasan Tel Aviv untuk mengambil tindakan terhadap Hizbullah."

Pemerintah Israel juga meratifikasi kesepakatan itu, menurut pernyataan resmi oleh Kantor Perdana Menteri.

Pada 13 Oktober, Aoun dan Lapid mengumumkan bahwa mereka menerima proposal yang dimediasi AS untuk demarkasi perbatasan laut.

Israel dan Lebanon telah terkunci dalam perselisihan atas wilayah maritim seluas 860 kilometer persegi (332 mil persegi) yang kaya akan gas dan minyak, menurut peta yang dikirim oleh kedua negara ke PBB pada tahun 2011.

Negosiasi atas wilayah di Laut Mediterania, yang berisi bagian dari ladang gas Karish dan Qana, ladang gas prospektif, telah berlangsung sejak 2020.

Ikuti Whatsapp Channel Republika