REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar soal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan gabung ke dalam koalisi kabinet menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi), seiring dengan isu reshuffle menteri dari Partai Nasdem, dibantah oleh PKS sendiri. PKS menegaskan kabar tersebut tidak benar, dan hoaks, serta fitnah.
Wakil Ketua Majlis Syura PKS Hidayat Nur Wahid membantah kabar tersebut. Hidayat juga menegaskan sampai saat ini tidak ada keputusan partai yang mengarahkan PKS berada dalam kabinet sampai saat ini.
"Saya kok malah baru dengar isu itu ya. Siapa yg menyebar? DPP PKS pasti mengikuti keputusan Majelis Syura PKS, apalagi terkait dengan koalisi, yang kewenangan penentuannya ada di Majelis Syura. Dan keputusan Majelis Syura terakhir PKS tetap oposisi, berada di luar kabinet," tegas Hidayat kepada wartawan, Jumat (28/10/2022).
Hidayat menyebut sampai saat ini belum ada perubahan posisi PKS, dari rapat Majelis Syura maupun Badan Pekerjanya (DPTP PKS) yang membuat keputusan baru. Selain dari keputusan sebelumnya, yaitu PKS berada di luar kabinet/oposisi.
"Saya sebagai Wakil Ketua Majelis Syura PKS. Saya menegaskan bahwa keputusan Majelis Syura tetap, tidak berubah, (PKS) berada di luar kabinet, untuk menguatkan demokrasi melaksanakan amanat Rakyat dan menaati keputusan Majelis Syura seperti di atas," ungkap Hidayat.
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menambahkan, informasi yang beredar di sosial media, soal PKS akan bergabung dalam kabinet Presiden Jokowi adalah tidak benar. "Ini hoaks dan fitnah. Keputusan Musyawarah Majelis Syuro VII tegas menyatakan PKSejahtera tetap di luar pemerintahan (oposisi) hingga 2024," kata Kholid.
Kabar yang beredar soal gonjang ganjing posisi Partai Nasdem di internal Kabinet Jokowi, ia menegaskan, itu tak ada hubungannya dengan PKS. Soal isu akan adanya reshuffle, karena Nasdem mendeklarasikan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan, itu hak Presiden Jokowi.
Kholid kembali menegaskan bahwa PKS di luar pemerintahan. Kholid mengatakan, saat ini pihaknya sedang fokus menuntaskan wacana 'Koalisi Perubahan' untuk pemilu 2024, hingga persiapan segera melakukan deklarasi koalisi itu.
"PKS saat ini intens bangun komunikasi di tim kecil untuk tuntaskan poros perubahan bersama Nasdem dan Demokrat," katanya.
Informasi PKS yang akan bergabung di pemerintahan Jokowi, berawal dari Twitter. Dan Kholid mengaku cukup menyayangkan tweet yang tak sesuai fakta tersebut. Menurut Kholid, tweet tersebut justru bisa merusak keharmonisan jelang 'Koalisi Perubahan'.
Karena itu, Kholid berharap agar seluruh pihak tidak menggunakan cara-cara dengan narasi merusak. "Saya kira narasi itu tidak baik. Semoga cara-cara demikian tidak dilakukan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika