REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga Jakarta Utara (Jakut) diminta jujur perihal kesejahteraan dirinya saat pendataan registrasi sosial ekonomi malam hari (regsosek night) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) secara serentak di lima penjuru Provinsi DKI Jakarta untuk mendata penduduk tanpa tempat tinggal (tunawisma) pada Sabtu (29/10/2022).
Pantauan wartawan saat sejumlah petugas pencacahan BPS Provinsi DKI Jakarta menyambangi Taman Bahari, Kecamatan Tanjung Priok, seorang warga bernama Muhammad Ridwan (34 tahun) mengikuti pendataan regsosek night karena sudah kadung tertangkap sedang tiduran di atas bangku taman tersebut.
"KTP saya domisili di Tanah Merdeka (Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara)," kata Ridwan kepada petugas pencacahan BPS DKI Jakarta di Taman Bahari, Kecamatan Tanjung Priok, Jakut, Sabtu malam WIB.
Ridwan kepada petugas BPS DKI Jakarta mengaku sebagai nelayan yang baru saja bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Karena ingin melepas lelah, ia tidur sejenak di Taman Bahari yang letaknya bersebelahan dengan Terminal Bus Tanjung Priok.
Tidak disangka, petugas bersama Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok malah menghampirinya malam itu. Namun, Ridwan bisa bernapas lega. Karena ia mendapat penjelasan petugas BPS malam itu, hanya ingin mendata, bukan merazia. Sehingga tidak perlu khawatir untuk menjawab pertanyaan dari petugas.
Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Pusat Setianto yang ikut mendampingi kegiatan pendataan regsosek night mengimbau seluruh warga Jakut agar menjawab seluruh pertanyaan dari petugas BPS dengan sejujur-jujurnya. Dia meminta warga untuk tidak takut menjawab pertanyaan yang diajukan petugas.
"Karena kami hanya mendata. Mudah-mudahan data nanti bisa digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Jakarta Utara. Sehingga diketahui misalnya masih banyak atau tidak tunawisma yang tidur di taman-taman dan sebagainya," kata Setianto.
Menurut Setianto, pertanyaan dalam regsosek night secara umum terkait identitas, pekerjaan, pendidikan dan seterusnya. Data tersebut dikumpulkan untuk diolah menjadi basis data kesejahteraan dan perlindungan sosial di Indonesia.
Setianto mengatakan, petugas juga memverifikasi penduduk yang riil di suatu wilayah menggunakan berbagai metode pendekatan penelitian data. Salah satunya, dengan pendataan dari pintu ke pintu (door to door) di domisili penduduk yang berkoordinasi dengan aparatur kewilayahan setempat, maupun dengan berburu (hunting), seperti yang dilakukan pada malam ini.
Pendataan sesuai domisili dimulai dari 15 Oktober dan nanti selesai 14 November 2022. Untuk mendata yang orangnya tidak menetap, salah satunya ABK WNI dan tunawisma, baru dimulai serentak se-Indonesia pada 29 Oktober atau hari Sabtu.
"Sekarang populasi (sampel) secara nasional itu 30 persenan yang sudah kami (BPS) peroleh. Pendataan akan terus berlanjut hingga target 100 persen pada 14 November mendatang," kata Setianto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika