REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) terus berupaya mewujudkan target 30 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masuk ekosistem digital pada 2024. Rapat koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti kementerian lain, lembaga, serta platform digital pun dilakukan demi membahas upaya tersebut.

"Kita punya target 30 juta UMKM kita onboarding di tahun 2024. Hari ini data idEA (Asosiasi E-commerce Indonesia) sebanyak 20,5 juta sudah terhubung ke digital," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Konferensi Pers terkait Update Transformasi Digital Koperasi dan UMKM, di Gedung Kemenkop, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Ia menyebutkan, ada beberapa hal krusial yang dibahas dalam rapat koordinasi itu. Pertama, program transformasi digital ini akan melibatkan sekitar 20 kementerian dan lebih dari 40 lembaga juga daerah, termasuk para pelaku platform digital dari industri.

Program transformasi digital UMKM dari Kementerian atau Lembaga atau Daerah, kata dia, difokuskan kepada 7 kelompok UMKM dan 7 aspek transformasi digital KUMKM. Lalu pelaksanaannya dikolaborasikan dengan platform digital dengan tiga level transformasi digital UMKM

"Jadi, daerah kita targetkan Tahun 2023 itu 2,4 juta dan pada 2024 sebanyak 3,4 juta karena daerah ini kan paling banyak UMKM nya. Kemudian kementerian dan lembaga di 2023 sebanyak 1,6 juta lalu pada 2024 sebanyak 2,4 juta," tutur Teten.

Dalam prosesnya, lanjut dia, pelaksanaan program dari Kementerian atau Lembaga atau Daerah dan platform digital harus dilaporkan kepada Kemenkop. Hal itu dalam upaya moderasi Gerakan #berubahdigital dengan variable data fokus kelompok, fokus aspek digital, dan fokus wilayah.

"Kita berharap nanti di pelaksanaan dari program ini semua dilaporkan, dikomunikasikan. Sehingga kita akan memiliki data by name by address seluruh UMKM yang sudah onboarding ke platform digital," jelas Teten.

Nantinya, sambung dia, akan dilakukan Pilot project integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital antara Kemenkop dengan Kementerian/Lembaga/Daerah sebagai upaya monitoring pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM. "Jadi selama ini kan tidak termonitor, sekarang ini kami sudah membentuk PMO untuk melakukan sistem monitoring UMKM yang sudah onboarding dari seluruh Kementerian lembaga dan juga dari platform itu sendiri, dan daerah," tuturnya.

Secara bersamaan pihaknya juga sedang mengadakan program bagi sistem informasi data tunggal. Nantinya akan diintegrasikan dengan Kementerian/lembaga terkait, seperti Bappenas akan membantu pendataan perencanaan dan monitoring melalui emonev terkait transformasi digital KUMKM tahun 2023.

Kemudian, KKP memiliki data KUSUKA dan akan integrasi data dengan Kemenkop. Ada Grab, Tokopedia, gojek, lazada, dukcapil siap membantu integrasi data dengan variable data sesuai permintaan Kemenkop.

Dijelaskan, dalam integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital, Standarisasi kualitas data atau primary data memakai variable data dari Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT). "Kita harapkan di minggu 4 November tahun ini, semua K/L daerah itu sudah meng-update ke kita, karena ini penting UMKM yang sudah terhubung ke platform digital itu penting untuk terus kita berdayakan, bagaimana mereka memperluas market-nya dan itu mungkin akan banyak dibantu oleh teman-teman di platform itu sendiri," tegasnya.

Teten berharap pada pekan ketiga Desember 2022, dapat merumuskan kalender program transformasi digital UMKM untuk 2023 dari setiap Kementerian atau Lembaga atau Daerah dan platform digital. Sekaligus Proof of concept (POC) integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika