REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Inggris mengakhiri upaya membuat definisi resmi tentang Islamofobia, padahal pada 2019 pemerintah mengatakan akan mewujudkannya.
Muslim menjadi sasaran lebih banyak kejahatan rasial agama di Inggris dan Wales daripada kelompok agama lainnya selama tahun yang berakhir Maret 2022. Menurut data pemerintah, 42 persen pelanggaran diarahkan pada mereka. Partai Konservatif yang berkuasa juga telah terperosok dalam tuduhan Islamofobia.
Para menteri pemerintah akan menghadapi pertanyaan tentang topik tersebut pada Selasa di hari yang sama dengan Bulan Kesadaran Islamofobia dimulai, surat kabar Inggris The Independent melaporkan. Seorang anggota parlemen dari oposisi Partai Buruh, Afzal Khan akan menjelaskan mengapa selama dua tahun dia tidak menerima balasan surat dari perdana menteri tentang masalah tersebut.
“Kurangnya tindakan mereka sejak 2018, ditambah dengan tuduhan memberatkan yang dibuat oleh anggota parlemen Konservatif Nusrat Ghani, semuanya menunjukkan mereka tidak menganggap serius masalah ini,” katanya, dilansir dari Al Araby, Rabu (2/10/2022).
Ghani dipecat sebagai menteri pemerintah pada 2020 dan awal tahun ini menuduh agamanya sebagai alasannya. "Tahun demi tahun, Muslim Inggris menjadi korban dari proporsi tertinggi kejahatan kebencian bermotif agama," kata Khan.
"Tren ini tidak menunjukkan tanda-tanda mereda di bawah pemerintahan Konservatif,” tambah Khan.
Di bawah Perdana Menteri Konservatif Theresa May pada 2019, Sekretaris Komunitas James Brokenshire, yang telah meninggal dunia, menyusun rencana menciptakan definisi kerja Islamofobia. Dia mengatakan pemerintah setuju perlu ada definisi formal Islamofobia untuk membantu mereka memperkuat upaya.
Sementara seorang penasihat kemudian dibawa, selama kepemimpinan Boris Johnson, untuk mengentikan upaya itu. Sekretaris komunitas pemerintahan saat ini, Michael Gove, menentang penetapan definisi Islamofobia.
Pada September, meskipun bukan anggota pemerintah, ia menghadiri acara Kelompok Kontra Ekstremisme. Di sana, panelis lain mengatakan All-Party Parliamentary Group (APPG) tentang definisi Muslim Inggris tentang kebencian anti-Muslim adalah "omong kosong", yang disetujui oleh Gove.
Definisi 2018 mengatakan Islamofobia berakar pada rasialisme dan merupakan jenis rasisme yang menargetkan ekspresi Muslim atau Muslim yang dirasakan. Dokumen tersebut memberikan contoh-contoh Islamofobia.
Definisi APPG telah diadopsi oleh Partai Buruh dan partai politik lainnya, meskipun pemerintah Tory menolak melakukannya. Ini memicu rencana 2019 untuk membuat definisi resmi.
Gove mengatakan pada acara September akan sangat sulit untuk mendapatkan definisi yang tepat. "Saya pikir ada bahayanya jika universitas atau organisasi lain yang seharusnya menjadi rumah debat bebas menggunakan definisi seperti itu untuk mengawasi apa yang bisa dikatakan orang untuk menghukum mereka karena itu," katanya.
Wakil pemimpin Partai Buruh Angela Rayner mencuit pada Selasa Partai Buruh telah melanggar janji mereka dan gagal mengatasi kebangkitan (Islamofobia) di tangan mereka. Seorang juru bicara Departemen Peningkatan Level, Perumahan dan Komunitas Inggris mengatakan pihaknya tetap berkomitmen membasmi kebencian anti-Muslim dan segala bentuk prasangka agama dan kami akan menguraikan langkah kami selanjutnya pada waktunya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika