REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, Pemprov tidak lagi mengusulkan program DP Nol Rupiah dalam APBD 2023. Namun demikian, dirinya memastikan pembiayaan tetap bisa dilakukan dengan pihak ketiga.
“Dibiayai oleh pengembang, bisa oleh BUMN, BUMD atau pihak swasta,” kata Sarjoko kepada Republika, Kamis (3/11/2022).
Ihwal menyediakan pendanaan untuk program Anies, APBD 2023 kelak, kata dia, akan berfokus pada dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) yang merupakan investasi non permanen. Alokasi itu, dinilainya sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian milik DP Nol melalui skema perbankan.
“Dana FPPR yang sudah dikelola oleh BLU Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar Rp 550 miliar, dan sudah tersalurkan sebanyak Rp 254,8 miliar untuk 948 penerima manfaat program DP Nol Rupiah,” tuturnya.
Khusus dana tersisa yang ada di kas unit pengelola dana perumahan (UPDP) Dinas PRKP DKI, kata dia, senilai Rp 295,2 miliar. Dana tersebut, lanjut Sarjoko, akan digunakan untuk bantuan pembiayaan kepada penerima manfaat untuk hunian Tower Swasana Pondok Kelapa sebanyak 480 unit dan Tower Kanaya Pondok Kelapa 868 unit.
“Sedangkan usulan dan FPPR untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 176 miliar,” ucapnya.
Dijelaskan Sarjoko, penempatan anggaran untuk FPPR DP Nol Rupiah ada di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemprov DKI bagian Pos Pembiayaan Pengeluaran. Namun demikian, untuk pencairan anggaran itu, akan didasarkan pada permohonan oleh BLUD Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP). “Sehingga dharapkan untuk memberikan bantuan kemudahan bagi warga DKI yang memenuhi ketentuan sebagai penerima manfaat,” katanya.
Sebelumnya, Sarjoko mengatakan, dalam APBD 2023 mendatang, tidak dianggarkan alokasi pembangunan rumah DP nol. Alih-alih untuk DP nol, kata dia, pihaknya mengusulkan pagu indikatif senilai Rp 1,22 triliun untuk penanganan kawasan kumuh dan pembangunan Rusunawa.
“Bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol rupiah,” ujar Sarjoko dalam rapat Badan Anggaran di Bogor, Selasa (1/11/2022) kemarin.
Dalam agenda pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, dia menjelaskan, rencana pemanfaatan pagu itu juga disiapkan untuk mengantisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung. Dia menuturkan, anggaran Rp 1,2 triliun itu juga akan diperuntukan guna kegiatan strategis hunian serta target pembangunan tahun depan. Berdasarkan rencanannya, kata dia, pihaknya berniat membangun rumah susun sewa di Jalan Margasatwa, Jakarta Selatan.
Pernyataan dari Sarjoko itu, menyusul pertanyaan dari anggota Banggar DPRD DKI, Gembong Warsono, yang penasaran soal prioritas pembangunan hunian DKI 2023 mencakup pembangunan rumah DP nol. Ihwal berjalan dengan baik, dirinya mengkritik program pembangunan perumahan vertikal bagi warga DKI Jakarta itu tidak tepat sasaran. Karenanya, dia menyebut bahwa program rumah DP Nol yang digaungkan sejak Pilgub 2017 silam itu kurang baik. Dia mengkritik program yang diinisiasi mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan itu tak tepat sasaran.
Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hingga kini masih belum buka suara lebih jauh mengenai program warisan Anies Baswedan itu. Ihwal menjawab pertanyaan wartawan mengenai DP Nol, Heru meminta awak media agar mengalihkan pertanyaan tersebut kepada BUMD DKI Sarana Jaya.
Diketahui, Sarana Jaya merupakan BUMD yang ditugaskan untuk melakukan pembangunan rumah vertikal DP Nol rupiah. “Kan kewenangan (pembangunan DP Nol) Sarana Jaya,” kata Heru beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika