REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai, pola baru terkait haji yang ditetapkan Arab Saudi melalui kebijakannya tidak menutup kemungkinan akan membuat peran Kementerian Agama (Kemenag) berkurang. Hal ini karena Saudi akan memaksimalkan sistem digital secara masif dalam perhajian.
"Kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan, peranan Kemenag dalam haji menjadi semakin kecil kalau semua didigitalisasi Saudi. Hotel sudah ada harganya, tinggal siapa duluan yang memesan. Semua akan diambil alih Saudi. Pemesanan pesawat dengan digital, pembiayaan Saudi juga," kata dia kepada Republika.co.id, Jumat (4/11/2022).
Iskan juga memandang, nantinya tidak perlu lagi tender di berbagai komponen haji, seperti katering makanan, dan berbagai hal lainnya. "Begitu juga makanan, segala macam, semuanya akan memakai sistem digital semua. Visa juga. Jadi peran negara akan semakin kecil ke depannya karena diambil-alih oleh digital," ujar dia.
Berbagai komponen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan haji, lanjut Iskan, semua akan dipegang oleh Muassasah Arab Saudi. Muassasah adalah lembaga swasta yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk bekerja sama membantu pelayanan haji.
"Dulu kita boleh mengusulkan agar misalnya pesanan pastri itu dari pengusaha Indonesia, nanti gak ada lagi. Semua masuk Muassasah. Semua layanan dan fasilitas dipegang oleh BUMN Saudi. Mulai dari pengangkutan sampai layanan di Mina, air zamzam, ziarahnya, asuransinya, kesehatan, itu sudah BUMN. Berarti kita tinggal bayar saja. Kita tidak terlalu banyak lagi perannya," jelasnya.
Karena kondisi demikian, menurut Iskan, itulah mengapa Undang-Undang 8/2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah perlu direvisi agar selaras dengan pola baru yang dilakukan Saudi. "Ada perubahan yang sangat signifikan di Saudi meskipun bertahap, tapi harus kita antisipasi," paparnya.
Iskan melihat, haji di masa mendatang akan diselenggarakan secara lebih profesional. Artinya, dia mengungkapkan, semua aspek dalam haji akan ada standarisasi. Misalnya dalam hal pelayanan, pembimbing haji, dan sebagainya. Menurut dia, ini memang baik tetapi efeknya biaya haji akan semakin mahal.
Revisi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di Saudi. Sebab, Iskan mengatakan, 70 persen pengeluaran haji itu ada di Saudi. Dengan demikian, apapun kebijakan Saudi tentu berpengaruh pada pengelolaan haji di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika