Senin 07 Nov 2022 17:28 WIB

Pemukim Yahudi Taruh Harapan Besar pada Pemerintahan Netanyahu

Percepatan pembangunan rumah bagi pemukim akan terlaksana di bawah Netanyahu.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Friska Yolandha
Mantan Perdana Menteri Israel dan ketua partai Likud, Benjamin Netanyahu dan istrinya Sara memberi isyarat setelah hasil exit poll pertama untuk pemilihan Parlemen Israel di markas partainya di Yerusalem, Rabu, 2 November 2022.
Foto: AP/Tsafrir Abayov
Mantan Perdana Menteri Israel dan ketua partai Likud, Benjamin Netanyahu dan istrinya Sara memberi isyarat setelah hasil exit poll pertama untuk pemilihan Parlemen Israel di markas partainya di Yerusalem, Rabu, 2 November 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Pemukim Yahudi menaruh harapan besar atas kembalinya Benjamin Netanyahu sebagai pemimpin Israel. Dalam pemilihan umum pada 1 November Partai Religious Zionist, yaitu sebuah partai pemukim garis keras, berada di tempat ketiga di parlemen.

Religious Zionist memposisikan dir sebagai mitra potensial yang kuat untuk bergabung dalam koalisi Netanyahu.  Negosiasi untuk membentuk pemerintahan dimulai pada Ahad (6/11/2022). Negosiasi ini bisa memakan waktu selama berminggu-minggu.  

Baca Juga

“Harapan kami sangat besar. Pemerintahan ini lebih baik bagi orang Yahudi daripada bagi orang Arab," kata Daniella Weiss, seorang pemukim veteran yang memimpin misi pengintaian kecil.  

Weiss menggambarkan hasil pemilu sebagai sebuah revolusi. Dia optimistis, percepatan pembangunan rumah bagi pemukim akan terlaksana di bawah pemerintahan Netanyahu.

"Sebagai orang yang memimpin gerakan pemukiman, itu adalah kemenangan. Saya yakin akan ada percepatan dalam pembangunan permukiman," ujar Weiss.

Sebagian besar kekuatan dunia menganggap permukiman yang dibangun di wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967 adalah ilegal menurut hukum internasional. Perluasan pemukiman dapat penghalang bagi perdamaian, dan solusi dua negara. Perluasan pemukiman mencaplok tanah yang diklaim Palestina untuk negara masa depan. 

"Akan ada peningkatan aktivitas pemukiman dan itu akan menutup pintu bagi solusi politik apa pun," kata Wasel Abu Youssef dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).  

Israel membantah ilegalitas pemukiman. Mereka mengutip keterkaitan antara Alkitab dan sejarah wilayah pendudukan Tepi Barat yang disebut dengan nama  Yudea dan Samaria. Menurut Alkitab, wilayah tersebut merupakan tanah nenek moyang Yahudi. 

"Saya merasa merinding ketika kembali ke tempat di mana nenek moyang saya tinggal. Ini tanah air leluhur kami yang sah," kata Baruch Gordon dari pemukiman Bet El, di mana spanduk pemilihan Zionisme Agama memenuhi jalan-jalan.

Gordon berharap Israel memperluas kedaulatan ke wilayah itu, yang akan menjadi aneksasi de-facto.  Lebih dari 450.000 orang, atau kurang dari 5 persen populasi Israel, adalah pemukim Yahudi di Tepi Barat. Wilayah pendudukan Tepi Barat adalah rumah bagi sekitar 3 juta orang Palestina yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas. Meski jumlahnya lebih sedikit, pemukim Yahudi di Tepi Barat memegang kekuatan politik yang cukup besar, terutama di kubu partai Likud milik Netanyahu.

Di seminari keagamaan Bet El, para siswa laki-laki bernyanyi dan menari pada malam pemilihan, ketika hasilnya diumumkan.  Sekitar 80 persen suara Bet El jatuh ke Partai Religious Zionist, dan hampir 10 persen ke Partai Likud.

Netanyahu telah bersekutu dengan Religious Zionist, yang menganjurkan pencaplokan tanah Palestina untuk memperluas permukiman Yahudi. Kesepakatan ini dibuat oleh Netanyahu pada 2020 sebagai imbalan untuk normalisasi hubungan Israel dengan empat negara Arab.

Kepala eksekutif organisasi payung utama pemukim, Yigal Dilmoni berharap, Netanyahu dapat menggencarkan pembangunan pemukiman sambil menindak konstruksi Palestina yang dilakukan tanpa izin Israel. Menurut Dilmoni, Netanyahu adalah seorang negarawan yang cerdik dan mampu menyelesaikan keretakan diplomatik. Dia menambahkan, pencaplokan wilayah Palestina akan terjadi dan itu hanyalah masalah waktu.

"Jika tidak terjadi besok pagi, itu akan terjadi dalam 10 atau 15 tahun. Kami tidak terburu-buru," kata Dilmoni. 

 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement