REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan angkutan umum massal di Ibu Kota memiliki kepastian waktu sehingga berpotensi menarik peralihan penggunaan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
"Angkutan umum itu bisa nyaman setara kendaraan pribadi. Angkutan umum memiliki kepastian waktu bermobilitas," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Menurut dia, TransJakarta memiliki jalur khusus yang steril dari jalur kendaraan pribadi. Begitu juga moda transportasi umum massal yakni LRT Jakarta dan MRT Jakarta, kata dia, juga memiliki kepastian waktu keberangkatan dan kedatangan.
Selain itu, layanan angkutan umum di Jakarta, kata dia, juga memiliki standar yang tinggi agar penumpang semakin nyaman. "Dengan upaya ini, kami juga akan membantu pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM)," kata Syafrin.
Pihaknya juga melakukan integrasi layanan baik untuk sarana dan prasarana, rute, jadwal, sistem pembayaran serta data dan informasi juga menarik peralihan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Ia mencatat pada kurun waktu tahun 2016-2017, jumlah penumpang untuk TransJakarta mencapai sekitar 350 ribu per hari.
Saat ini, kata dia, setelah dilakukan perbaikan layanan, jumlah penumpang TransJakarta mencapai lebih dari satu juta orang per hari. "Artinya saat integrasi utuh terjadi pergeseran dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Tentu terkait berapa konsumsi BBM yang bisa dihemat dari pergeseran ini perlu penelitian lebih. Tapi kami melihat dengan upaya ini, maka ini sejalan dengan pengendalian konsumsi BBM," ucapnya.
Selain itu, Dinas Perhubungan DKI bersama JakLingko sedang merancang tiket berbasis akun (account base ticketing/ABT). Ke depan dengan ABT, kata dia, subsidi BBM yang dikucurkan pemerintah akan menjadi lebih tepat sasaran mengingat saat ini pengguna angkutan umum massal di Jakarta menikmati subsidi misalnya Rp 3.500 untuk TransJakarta. "Dengan ABT diterapkan, maka yang akan membayar adalah mereka yang kami kategorikan masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika