REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mendorong Komisi Penyiaran Indonesia lebih masif melakukan pengawasan terhadap konten siaran digital. Ini setelah industri siaran televisi nasional telah memasuki era baru melalui migrasi siaran analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO).
"(KPI sesuai fungsinya) agar memastikan konten siaran berkualitas yang tinggi. Karena kita sudah masuk ke TV digital, konten semakin banyak, kanal semakin banyak, kreativitas semua semakin luas," kata Johnny dikutip dari siaran persnya, Selasa (8/11/2022) usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional KPI Tahun 2022 di Nusantara Hall 1 ICE BSD City, Tangerang.
Johnny mendorong KPI Pusat maupun KPI Daerah menjalankan peran dalam mengawasi konten siaran digital. "Di sinilah peran KPI untuk memastikan dan menjaga agar konten siaran sejalan dengan aturan, satu tarikan nafas dengan kultur dan budaya kita, mencerdaskan, membangun optimisme masyarakat dan bisa bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat Indonesia utamanya," kata dia.
Selain itu, Johnny juga mengajak seluruh masyarakat menyukseskan program ASO. Johnny mengatakan, Kementerian Kominfo akan memberikan asistensi dan bantuan kepada masyarakat, sesuai porsi yang diamanatkan Undang-Undang, selama proses migrasi siaran televisi analog ke digital, khususnya di wilayah Jabodetabek yang saat ini tengah berlangsung.
"Kita sekarang sudah masuk ke kelompok negara yang melaksanakan komitmen kita di International Telecommunication Union," ujarnya.
Untuk penyelenggara multiplexing (MUX), dia juga meminta seluruh perusahaan televisi tetap optimistis dalam proses ASO berlangsung. Menurutnya, sikap optimisme itu sejalan dengan tema Rakornas KPI 2022 “Mengukuhkan Optimisme Bangsa Melalui Penyiaran”.
"Kita harus terus bangun optimisme, kita bangun kepercayaan dan keyakinan publik. Jangan sampai kita hanya stop di perdebatan yang tidak ada ujungnya lalu energi saja yang kita buang percuma," ujarnya.
Ketua KPI Pusat Agung Suprio menjelaskan tugas dan fungsi lembaga kuasi itu dalam melakukan pengawasan terhadap konten digital seiring diterapkannya layanan siaran televisi digital.
"Saat ini kami mengawasi masih secara manual satu televisi diawasi oleh empat orang, satu orang bekerja selama 6 jam (dalam sehari). Bagaimana kalau jumlah TV sampai di atas 30 TV? Ini tantangan tersendiri buat KPI," katanya.
Dia mengatakan, untuk memastikan sistem pengawasan berjalan dengan baik, KPI mengandalkan pengaduan dari masyarakat. Agung menyampaikan, jika ada konten yang tidak sesuai dengan kultur masyarakat, maka akan segera diproses sesuai pengaduan yang diterima.
Selain itu, KPI Pusat juga tengah menjajaki beberapa pihak baik dalam maupun luar untuk memantau konten atau siaran digital yang berbasis pada artificial intelligence.
"Jadi satu alat bisa memantau banyak sekali konten di televisi, nanti kami akan konsultasi dengan Menkominfo juga dengan Komisi I DPR terkait dengan anggarannya karena ini jumlah yang tidak sedikit. Dengan demikian, kami bisa mengawasi secara efektif, efisien, dan tepat," katanya.
Rakornas KPI Tahun 2022 berlangsung mulai 6 November hingga 9 November 2022 dan dihadiri KPI Daerah dari 33 provinsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika