REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta pemerintah daerah agar bisa menjaga ketahanan pangan di wilayahnya. Hal ini disampaikannya saat menerima kedatangan Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Lutfi, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (8/11/2022).
“Di Bima unggul dengan tanaman jagungnya. Ini harus lebih ditingkatkan produktivitasnya demi menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional,” kata Moeldoko, dikutip dari siaran pers KSP.
Menurut Moeldoko, ketahanan pangan merupakan kunci dalam menghadapi potensi krisis global. Karena itu, pemerintah terus mendorong ketahanan pangan melalui berbagai bauran strategi dan kebijakan.
Ia menyebut, dari sisi pembiayaan pemerintah telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses oleh pelaku sektor pertanian dengan bunga hanya tiga persen hingga akhir 2022. Selain itu, plafon KUR juga ditingkatkan hingga Rp 373,17 triliun.
“Pemerintah daerah bisa menggunakannya baik untuk pengadaan alsintan atau korporatisasi di sektor pertanian,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga melakukan diversifikasi pangan lokal dengan meningkatkan produksi jagung, sorgum, sagu, dan singkong melalui perluasan lahan dan pembukaan area baru.
“Sekarang apapun dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan agar terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ujar Moeldoko.
Sementara itu, Wali Kota Bima Muhammad Lutfi mengatakan, peningkatan produksi pertanian di Kota Bima masih terkendala masalah pengairan. Ia menjelaskan, lahan-lahan pertanian komoditas jagung pun masih mengandalkan air hujan.
“Kami butuh bendungan atau DAM yang bisa menjadi irigasi teknis untuk peningkatan produksi pertanian terutama jagung,” kata Lutfi. Lutfi menyampaikan, saat ini Pemerintah Kota Bima sedang merencanakan pembangunan dua bendungan atau DAM.
Selain sebagai irigasi teknis, pembangunan bendungan juga bisa mengantisipasi terjadinya banjir saat musim hujan, seperti yang terjadi pada 2016 silam. Di mana tingginya intensitas hujan menyebabkan air sungai meluap dan membanjiri seluruh kawasan di Kota Bima hingga menyebabkan kerugian sebesar Rp 2 triliun.
“Selain untuk antisipasi banjir, keberadaan bendungan ini juga sangat penting sebagai sumber air baku. Untuk itu kami butuh dukungan dari Kantor Staf Presiden,” kata Lutfi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika