REPUBLIKA.CO.ID, DOHA–Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mengutuk pihak-pihak yang mengkritik negaranya atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia jelang penyelenggaraan Piala Dunia.
Menurutnya, kritik itu munafik karena sebagian besar tiket justru terjual dari warga negara pengkritik.
Al-Thani mengatakan serangan dilakukan sebagian kecil orang dan berasal dari negara-negara Eropa yang kritis.
"Ada banyak kemunafikan dalam serangan ini, yang mengabaikan semua yang telah kami capai," kata Thani, yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Qatar, dilansir dari Middle East Eye, Sabtu (5/11/2022).
“Mereka dijajakan oleh sejumlah kecil orang, paling banyak di sepuluh negara, yang sama sekali tidak mewakili bagian dunia lainnya. Sejujurnya sangat disayangkan. Kenyataannya adalah dunia menantikan perayaan ini. Lebih dari 97 persen tiket telah terjual. Di antara sepuluh negara yang membeli tiket paling banyak, kami menemukan negara-negara Eropa seperti Prancis," tambahnya.
Qatar telah menghadapi banyak tuduhan buruk atas sikapnya terhadap LGBT dan perlakuannya terhadap pekerja migran. Padahal hanya beberapa hari lagi sampai menjadi negara timur tengah pertama yang menjadi tuan rumah turnamen tersebut.
Beberapa kota di Prancis, termasuk Paris, mengumumkan awal tahun ini bahwa mereka tidak akan menyiarkan turnamen tersebut di layar lebar sebagai protes terhadap rekor Qatar tentang lingkungan dan hak asasi manusia.
Namun, terlepas dari kritik ini, Prancis telah menandatangani kemitraan dengan Qatar untuk menyediakan personel keamanan di Piala Dunia, sebuah keputusan yang mengundang beberapa kritik dari media Prancis.
Pertempuran politik
Komentar Menteri Luar Negeri Qatar datang ketika badan sepak bola FIFA menulis surat kepada semua 32 tim yang bersaing di Piala Dunia, mendesak mereka untuk fokus pada sepak bola daripada "pertempuran" politik.
"Kami tahu sepak bola tidak hidup dalam ruang hampa, dan kami sama-sama sadar bahwa ada banyak tantangan dan kesulitan yang bersifat politik di seluruh dunia," katanya.
"Tapi tolong jangan biarkan sepak bola terseret ke dalam setiap pertarungan ideologis atau politik yang ada," tambahnya.
Sembilan negara Eropa, termasuk Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, dan Belgia, akan mengenakan ban lengan "One Love" di turnamen sebagai solidaritas dengan komunitas LGBTQ+.
Hubungan sesama jenis antara orang dewasa adalah tindak pidana di Qatar yang dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara.
Bulan lalu, Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, mengatakan dalam sebuah wawancara TV bahwa akan lebih baik bahwa turnamen tidak diberikan kepada negara-negara seperti itu, yang mengacu pada catatan Qatar tentang hak asasi manusia.
Dia menambahkan bahwa memilih Qatar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah 'sangat rumit' untuk pemerintah Jerman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika