REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengusulkan, pembentukan poros koalisi antara Golkar, PAN, PPP, PDIP, dan PKS. Menurutnya, hal itu akan membendung adanya kemungkinan upaya pihak lain ketika hendak menggunakan politik identitas dan agama.
Selain itu, komposisi itu juga akan mendorong bangsa Indonesia ke arah politik yang berlandaskan program dan gagasan. "Kalau bangsa ini ingin kita bawa pada politik berbasis program pembangunan ekonomi, sejatinya koalisi PDIP, Golkar, PPP, dan PKS berada di satu kesatuan," kata Emrus dalam keterangan, Selasa (8/11).
Dia menilai, Pilpres 2024 akan lebih nyaman ketika PDIP dan PKS berada dalam satu barisan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Menurutnya, politik Indonesia sangat cair, termasuk dalam berkoalisi.
"Konteksnya bukan PDIP bergabung dengan KIB, tetapi ada titik kepentingan bersama kalau mereka berkoalisi. Kan, kalau PDIP bergabung, seolah-olah PDIP yang subordinat," ujarnya.
Menurutnya, setiap partai memiliki posisi yang sama. Peluang kerja sama antara partai anggota KIB dan PDIP juga sangat terbuka. Emrus memprediksi, PDIP akan menggandeng partai lain dalam Pilpres 2024.
"Karena kecil kemungkinan PDIP mengusung calon sendiri, sekalipun cukup. Pasti mereka ingin mewujudkan politik gotong royong dengan berkoalisi," tegasnya.
Kemudian Emrus juga menolak, adanya wacana yang menyatakan ketidakmungkinan PDIP dan PKS berada dalam satu koalisi. Dia menjabarkan, tiga alasan PDIP bisa bersama satu koalisi dengan PKS. Pertama, kedua partai berkoalisi di pilkada. Kedua, perpolitikan Indonesia sangat cair, tidak hitam-putih. Ketiga, PKS juga partai yang bhinneka tunggal ika.
"Oleh karena itu, tidak ada salahnya dicoba dulu. Satukan bangsa ini, jangan dikotak-kotakkan lagi," ungkapnya.
Di sisi lain, Emrus menyarankan, agar Gerindra, Nasdem, Demokrat, dan PKB juga membentuk poros koalisi. "Kalau ada dua koalisi ini, saya kira akan bagus sekali. Menurut hipotesis saya tidak muncul lagi politik identitas sempit," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika