REPUBLIKA.CO.ID., ANKARA -- Turki berharap Swedia mengatasi kekhawatiran Ankara tentang ancaman kegiatan kelompok teroris melalui kesepakatan trilateral yang ditandatangani pada KTT NATO Juni lalu di Madrid, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Selasa (8/11/2022).
Presiden Turki mendesak Stockholm untuk mengambil langkah-langkah yang lebih konkret terkait syarat keanggotaan Swedia di NATO.
Berbicara pada konferensi pers bersama Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson di Ankara, Erdogan mengatakan negaranya senang mendengar pemerintah Swedia yang baru menyatakan akan mematuhi perjanjian yang ditandatangani di Madrid itu.
"Swedia ingin mendapatkan keanggotaan di NATO untuk keamanannya sendiri, dan Turki ingin melihat Swedia mendukung penyelesaian masalah keamanan Ankara," tambah dia.
PKK/PYD/YPG, Organisasi Teroris Fetullah (FETO), dan kelompok teroris DHKP-C "harus dicegah dalam mengeksploitasi lingkungan demokrasi Swedia," tutur Erdogan, seraya menekankan bahwa teroris PKK tidak boleh diizinkan untuk melakukan aksi protes dengan kedok organisasi mereka di Swedia.
Presiden Erdogan menekankan "pentingnya" ekstradisi anggota FETO, kelompok di balik kudeta yang dikalahkan 2016 di Turki, dari Swedia, serta mendesak tindakan lebih lanjut mengenai masalah ini.
Swedia akan 'sepenuhnya terapkan' kesepakatan di Madrid
Kristersson mengatakan negaranya akan "sepenuhnya menerapkan MoU tripartit" yang ditandatangani pada Juni antara Swedia, Turki, dan Finlandia.
Stockholm memahami bahwa Ankara memberikan perlawanan terhadap kelompok teror PKK dan ingin membantu perjuangan itu, kata PM Swedia, menggarisbawahi bahwa dirinya telah mengadakan pertemuan "positif" dengan Erdogan.
"Kami akan mengambil langkah besar menjelang akhir tahun ini dan pada awal tahun depan, terutama di bidang undang-undang anti-teror," tutur dia, seraya menambahkan bahwa negaranya akan mengambil segala ancaman terhadap Swedia dan Turki "dengan serius."
Dia juga mencatat bahwa ada "potensi besar dalam hubungan kami dengan Turki" dan mengatakan kedua negara "dapat melakukan banyak hal dalam perdagangan dan pariwisata."
PKK terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS), dan bertanggung jawab atas kematian 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak, dan bayi.
Perjanjian trilateral yang ditandatangani Turki, Swedia, dan Finlandia pada Juni menetapkan bahwa Finlandia dan Swedia tidak akan memberikan dukungan kepada YPG/PYD, cabang PKK di Suriah, dan FETO.
Kesepakatan itu juga mengatakan Ankara memberikan dukungan penuh ke Finlandia dan Swedia terhadap ancaman terhadap keamanan nasional mereka.
Semua 30 sekutu NATO harus menyetujui penambahan anggota baru.