Kemenko Perekonomian Dorong Akselarasi Inklusi Keuangan Syariah
Rep: Dadang Kurnia/ Red: Muhammad Fakhruddin
Kemenko Perekonomian Dorong Akselarasi Inklusi Keuangan Syariah. | Foto: Dadang Kurnia
REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) berkolaborasi dengan Universitas Airlangga (Unair) dan Pegadaian Syariah menyelenggarakan seminar peningkatan inklusi keuangan syariah bagi mahasiswa, perempuan, dan UMKM di Surabaya, Rabu (9/11). Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, Kemenko Perekonomian, Erdiriyo mengingatkan perlunya kolaborasi intensif untuk mendorong inklusi keuangan syariah.
"Pemerintah melalui Sekretariat DNKI terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait serta para pemangku kepentingan seperti lembaga keuangan syariah dan perguruan tinggi untuk mencapai target inklusi keuangan 90 persen ditahun 2024," kata Erdiriyo.
Erdiriyo mengaku, Sekretariat DNKI terus meningkatkan kerja sama secara intensif dengan perguruan tinggi dan pelaku UMKM untuk peningkatan inklusi keuangan berupa edukasi dan sosialisasi. Sehingga mereka dapat berpartisipasi pada program-program yang dicanangkan pemerintah seperti Simpel iB, Laku Pandai, serta Pembiayaan UMKM.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan, inklusi dan literasi keuangan masyarakat perlu terus didorong untuk meningkatkan sistem keuangan yang inklusif, khususnya keuangan syariah. Menurutnya, hal ini merupakan langkah bijak yang dijalankan pemerintah dan stakeholder guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
"Muaranya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem keuangan yang inklusif," kata Emil.
Emil menyatakan, sistem keuangan yang inklusif saat ini telah didukung dengan kehadiran finance and technology (fintech). Khusus di Jatim, kata Emil, beragam langkah juga telah dilakukan untuk mendorong inklusifnya ekonomi syariah yang menyasar segala sektor.
"Secara global, Pemprov Jatim bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK untuk membangun awareness dan literasi masyarakat terkait keuangan syariah," ujarnya.
Emil yang juga menjabat ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jatim itu pun menambahkan, di Jatim saat ini sedang dikembangkan sebuah start up fintech yang akan mengembangkan crowd funding berbasis syariah. Tujuannya adalah untuk membiayai UMKM dengan basis crowd funding.
"Harapaannya ke depan Jatim tidak hanya menjadi penonton tetapi juga ikut ambil bagian pada industri fintech," kata Emil.
Ketua Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BP BRIN) Universitas Airlangga, Muhammad Nafik Hadi Ryandono mengatakan, kehadiran ekonomi syariah harus melahirkan peluang kerja bagi para pemuda bangsa. Nafik mengatakan, selain mendorong pemuda menjadi pengusaha, peran perempuan pada sektor ekonomi juga harus diberi penguatan. Sebab, rerata UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan atau ibu rumah tangga.
"Ini juga harus dilakukan. Karena, sektor UMKM menyumbang sebesar 57,81 persen bagi PDRB Jatim. Ini peluang yang harus dikembangkan bersama. Pemuda menjadi pengusaha, perempuan didukung geliat ekonominya dan UMKM dengan tidak meninggalkan prinsip ekonomi syariah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
