Polres Purbalingga Gelar Survei Indeks Tata Kelola
Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Muhammad Fakhruddin
Polres Purbalingga menggelar kegiatan survei indeks tata kelola (ITK) di Aula Loka Andita Mapolres Purbalingga, Rabu (9/11/2022). | Foto: Dok. Polres Purbalingga
REPUBLIKA.CO.ID,PURBALINGGA -- Polres Purbalingga menggelar kegiatan survei indeks tata kelola (ITK) di Aula Loka Andita Mapolres Purbalingga, Rabu (9/11/2022). Kegiatan survei dilaksanakan oleh Tim Peneliti Navigator Research Strategic (NRS).
Wakapolres Purbalingga Kompol Pujiono saat membuka acara mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk meminta penilaian yang objektif dari masyarakat terhadap Polri sebagai pelindung masyarakat, kehadirannya di masyarakat dan sebagai penegakan hukum.
Menurutnya, Polri melakukan optimalisasi dalam membangun kepercayaan masyarakat. Survei ini untuk mendukung reformasi birokrasi di tubuh Polri. Dengan penilaian internal dan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat dengan penilaian yang objektif.
"Apakah kehadiran polisi menyenangkan masyarakat, dapat menjadi problem solver atau menjadi malah menakutkan. Dalam penegakan hukum bagaimana?" Ujarnya, Rabu (9/11/22).
Wakapolres menambahkan, pihaknya butuh koreksi dari masyarakat untuk membangun. Kami dinilai dari Mabes Polri dan juga oleh masyarakat di Kabupaten Purbalingga melalui survei yang dilaksanakan secara online maupun offline.
Ketua Tim Peneliti Navigator Research Strategic Bangkit Ari Sasongko mengatakan, survei ini merupakan forum representatif bagi masyarakat dalam memotret secara utuh kinerja Polres Purbalingga. Polri menggunakan instrumen ini untuk merencanakan program strategis dalam melayani masyarakat.
"Kegiatan ini menjadi kolaboratif, kontribusi masyarakat kepada Polri. Saat ini Indonesia dalam keadaan tidak mudah. Era ke depan harus saling menguatkan dan menyatukan," katanya.
Survei ITK dilaksanakan melibatkan internal dari personel Polres Purbalingga maupun eksternal. Responden eksternal berasal dari perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat/adat, DPRD, Kejaksaan, akademisi, media massa, ormas, FKUB, Pemda, Kesbangpol, BPN, Dinsos, Binda, Kodim, asosiasi pengusaha, asosiasi buruh, organisasi kepemudaan dan LSM.