REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-40 dan ke-41 dari Kamis hingga Ahad (10-13/11/2022) di Phnom Penh, Kamboja. Hal ini dikonfirmasi oleh Kantor Perdana Menteri (PMO) pada Kamis (10/11/2022).
Ini adalah pertama kalinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menggelar KTT secara tatap muka sejak awal pandemi Covid-19. KTT ASEAN 2020, yang diketuai oleh Vietnam, dan KTT ASEAN 2021, yang diketuai oleh Brunei, diadakan secara online.
"KTT ASEAN yang diketuai Kamboja akan membahas bagaimana 10 negara dalam asosiasi tersebut dapat mempromosikan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di kawasan itu saat pulih dari pandemi," kata PMO seperti dikutip laman Channel News Asia, Kamis.
Tema KTT tahun ini adalah "ASEAN ACT: Addressing Challenges Together." Para pemimpin akan membahas situasi yang memburuk di Myanmar, bersama dengan perkembangan regional dan internasional lainnya.
Bulan lalu, para menteri luar negeri dan perwakilan ASEAN pada pertemuan khusus di Jakarta sepakat bahwa asosiasi tersebut harus lebih bertekad untuk mewujudkan solusi damai di Myanmar. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam press briefing pagi ini juga mengungkapkan bahwa para menlu akan bertemu kembali pada Kamis untuk membahas rekomendasi terkahir untuk nantinya dibahas oleh para pemimpin ASEAN.
Pada pertemuan para menlu 27 Oktober, mereka menegaskan kembali pentingnya Konsensus Lima Poin. Konsensus tersebut menyerukan diakhirinya segera kekerasan dan dialog di antara semua pihak untuk mengakhiri konflik negara.
Pengaturan tersebut juga juga termasuk penunjukan utusan khusus ASEAN yang saat ini diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Kamboja dan Menteri Luar Negeri Prak Sokhonn. ASEAN juga menyepakati untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar.
Sementara itu, pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing tidak diharapkan hadir di KTT ASEAN. Hal ini dengan alasan karena blok negara-negara Asia Tenggara terus mengecualikan kepemimpinan politik negara itu pada pertemuan tingkat tinggi, sebaliknya mengundang perwakilan non-politik. Junta sejauh ini menolak mengirim perwakilan ke pertemuan.