REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana memperluas hilirisasi di sejumlah sektor. Khususnya sektor gas dan pangan.

Rencana itu sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas. Presiden meminta segera ada masterplan hilirisasi sumber daya alam, khususnya gas dan pangan.

"Presiden setelah melihat hilirisasi di sektor pertambangan, terutama nikel, yang ternyata berhasil. Lalu Presiden minta kami menghitung baik dan menyusun langkah agar terjadi hilirisasi gas," ujar Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers virtual, Kamis (10/11/2022).

Ia menjelaskan, Kementerian Investasi akan mendukung pembangunan pabrik pupuk dan fasilitas produksi blue ammonia di Papua Barat. "Kenapa Papua Barat karena asal gasnya dari Papua. Jadi blue ammonia di Bintuni, (pabrik) pupuknya di Fakfak," tuturnya.

Dia menambahkan, kementerian pun sedang mendukung pembangunan pabrik metanol di Bojonegoro, Jawa Timur. Saat ini 80 persen pasokan metanol Indonesia masih berasal dari impor. 

Bahlil memastikan sudah ada investor yang menanamkan modalnya pada proyek tersebut. "Di sana investornya sudah ada, dari Amerika, bukan dari Asia," ungkap dia.

Lalu terkait hilirisasi di sektor pangan, Bahlil menyebut Indonesia punya potensi besar dalam memanfaatkan momentum saat ini di tengah krisis pangan akibat perang Rusia-Ukraina. Menurutnya, hilirisasi pangan tidak membutuhkan investasi besar tapi memiliki pasar yang besar.

Menurutnya, Indonesia punya peluang besar menjadi pusat ketahanan pangan dunia karena potensi alam yang melimpah dan sumber daya manusia. "Kami sudah membangun ekosistem perencanaan di sektor pangan karena pangan instrumen terpenting untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, karena tidak terlalu banyak membutuhkan investasi tetapi banyak melibatkan lapangan pekerjaan di desa, kampung-kampung, tidak terpusat di Jakarta," jelas Bahlil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika