REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan belanja pemerintah yang terkontraksi sebesar 2,88 persen pada kuartal III 2022 jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) disebabkan pengeluaran untuk pandemi Covid-19 berkurang.

"Penurunan belanja pemerintah karena tahun lalu pada kuartal kedua dan ketiga pengeluaran kami, terutama untuk jaring pengaman sosial dan untuk pengeluaran terkait pandemi meningkat sangat besar," kata Menkeu Sri Mulyanipada 'Bloomberg CEO Forum: Moving Forward Together' yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (11/11/2022).

Kala itu, lanjutnya, Indonesia menghadapi Covid-19 varian Delta sehingga seluruh wilayah harus ditutup kembali, yang berimplikasi dikucurkannya tambahan jaring pengaman sosial. Karena itu kontraksi konsumsi pemerintah pada kuartal III tahun ini lebih kepada high based effect.

Apalagi, lanjut Sri Mulyani, belanja rutin pemerintah terutama untuk infrastruktur, hingga belanja modal sumber daya manusia lainnya seperti pendidikan tetap tumbuh."Kami juga masih memiliki kuartal terakhir tahun ini, dimana ada peluang bagi semua kementerian untuk mengejar pengeluaran mereka," tuturnya.

Sementara itu ia menegaskan pada tahun depan belanja negara akan dilakukan dengan hati-hati karena defisit fiskal sudah akan diturunkan menjadi 2,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Komitmen tersebut sudah disetujui dengan parlemen dan didasarkan pada asumsi yang dikalibrasi dengan cukup hati-hati.

Kendati demikian Mantan Direktur Bank Dunia tersebut mengaku akan terus selalu mempersiapkan segala kemungkinan, karena lingkungan global akan menjadi sangat dinamis, seperti harga komoditas terkadang terdapat kenaikan yang sangat tajam atau justru sebaliknya, misalnya minyak sawit dan batu bara.

"Jadi kami melihat bahwa volatilitas komoditas semacam ini perlu dikelola dengan hati-hati oleh kami, tetapi momentum pertumbuhan masih perlu dipertahankan dan saya pikir kami dapat melakukannya," kata Sri Mulyani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika