Jumat 11 Nov 2022 16:18 WIB

Terus Upayakan Kurangi Deforestasi, Presiden Jokowi Diapresiasi

Pemerintah Indonesia menekan titik terendah deforestasi.

Red: Muhammad Hafil
Presiden Jokowi menggunakan perahu saat melakukan Penanaman Pohon Mangrove di Desa Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (23/9/2021). Rehabilitasi mangrove tahun 2021 ditargetkan seluas 34.000 hektar di tanah air dalam rangka memulihkan, melestarikan kawasan hutan mangrove serta mengantisipasi perubahan iklim.
Foto: Antara/Setpres-Agus Suparto
Presiden Jokowi menggunakan perahu saat melakukan Penanaman Pohon Mangrove di Desa Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (23/9/2021). Rehabilitasi mangrove tahun 2021 ditargetkan seluas 34.000 hektar di tanah air dalam rangka memulihkan, melestarikan kawasan hutan mangrove serta mengantisipasi perubahan iklim.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNFCC) COP 27, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mendapat pujian lantaran berhasil mengurangi deforestasi dan emisi karbon dari sektor kehutanan.

Pujian itu berkat keberhasilan pemerintah Indonesia menekan titik terendah deforestasi sebesar 113,5 hektare pada 2020-2021. Penurunan itu signifikan dibandingkan dengan 650 ribu hektare di tahun-tahun sebelumnya yang bahkan pernah mencapai lebih dari 2 juta hektare.

Baca Juga

Pemerhati Lingkungan dan Dosen Pendidikan Teknologi Pertanian Universitas Negeri Makassar (UNM) Ratnawaty Fadilah mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terus melakukan upaya penurunan deforestasi hutan Indonesia.

“Pujian ini harusnya menjadi motivasi buat Indonesia untuk dapat terus mengupayakan penurunan deforestasi dan degradasi hutan Indonesia, mengingat hutan memiliki peran yang sangat penting,” ujar Ratnawaty, Jumat (11/11/2022).

Menurutnya, menjaga hutan merupakan kewajiban bagi semua warga, tidak hanya pemerintah saja.

“Menjaga hutan bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi tanggungjawab bersama. Ke depan, harus ada tindakan lebih nyata agar deforestasi dan degradasi bisa teratasi,” ungkapnya.

Untuk itu, Ratnawaty menyarankan pemerintah membuat peraturan yang lebih konkret dalam menjaga hutan Indonesia, seperti halnya mempertegas peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan, melakukan upaya rehabilitasi atau reboisasi di kawasan hutan yang rusak.

“Termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, membangun kolaborasi para pihak dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk menghargai hak adat di kawasan hutan,” tuntasnya.

Sebelumnya, Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Inggris Lord Goldsmith menilai capaian luar biasa bagi pemerintah Indonesia atas peningkatan perlindungan pada 66 juta hektare hutan primer, 600 ribu hektare mangrove dan lebih dari 3 juta hektare gambut di Indonesia.

"Pencapaian yang luar biasa dari Menteri Siti dan Presiden Jokowi," ucap Goldsmith seperti dikutip dari keterangan KLHK.

Hal senanda diungkapkan Menteri Pembangunan Internasional Norwegia Tvinnereim secara khusus menyoroti pengurangan laju deforestasi Indonesia. Ia mengatakan pihaknya memandang peran besar hutan tropis seperti yang dimiliki Indonesia dalam konteks pengendalian perubahan iklim.

Oleh sebab itu, Tvinnereim mengataknya negara Norwegia siap untuk berkolaborasi lebih erat dengan Indonesia.

Sedangkan Deputi Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat untuk Iklim Rick Duke juga menyampaikan apresiasi untuk agenda Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink Indonesia. Duke mengatakan siap berbagi pengalaman seperti dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement