REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mendorong pemerintah menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno beserta keluarganya. Permintaan maaf dirasanya perlu dilakukan karena Bung Karno di akhir hidupnya mendapatkan perlakuan tidak adil dan dituding tidak setia pada NKRI. Meski demikian, banyak pihak yang menganggap dorongan dari Basarah tersebut berlebihan dan tidak perlu dilakukan pemerintah.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, mereka yang tidak sependapat dengan Basarah adalah korban de-Soekarnoisasi. "Mereka yang punya pendapat yang berbeda itu menjadi korban dari de-Soekarnoisasi karena tidak memahami," kata Hasto, seusai menjadi pembicara dalam rangkaian Konferensi Bandung-Belgrade-Havana yang digelar di Aseec Tower Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (11/11/2022).
Hasto menyebut, di dalam non-aligned movement (gerakan non-blok) begitu banyak negara yang digerakkan oleh inspirasi dari pemikiran Bung Barno. Pemikiran Bung Barno bahkan disebutnya masih sangat relevan hingga saat ini. Belum lagi kepeloporannya dalam membangun tata kelola dunia baru.
"Bahkan di Maroko, Tunisia, Aljazair, Pakistan itu ada monumen Bung Karno. Bung Karno menjadi pendekar dan pembebas serta pahlawan bangsa-bangsa Islam," ujarnya.
Pada acara tersebut, Hasto memaparkan pemikiran geopolitik Bung Karno, di hadapan para peserta konferensi yang berasal dari 29 negara. Bandung-Belgrade-Havana Confereence merupakan bagian dari peringatan 65 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung, 60 tahun KTT Nonblok di Beograd, dan 55 tahun Konferensi Tiga Benua di Havana. Konferensi ini pun menjadi ajang untuk kembali merefleksikan dan membumikan nilai-nilai Bandung Spirit.
Hasto menjelaskan pemikiran geopolitik Soekarno yang didasarkan pada Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pemikiran geopolitik Bung Karno, kata Hasto, didedikasikan untuk membangun tata dunia baru yang bebas dari imperialisme dan kolonialisme, serta demokratis dan berkeadilan.
"Pandangan Bung Karno tentang tatanan dunia baru, dan gagasannya tentang geopolitik non-ekspansionis, sangat berbeda dari (negara) Barat," kata Hasto.
Geopolitik Soekarno, kata Hasto, didasarkan pada kemanusiaan, internasionalisme, keadilan dan solidaritas antarbangsa, serta komitmen hidup berdampingan secara damai. Prinsip-prinsip ini pada akhirnya dapat menjadi landasan penting bagi masa depan dunia.
Dalam pemikiran Soekarno, papar Hasto, geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi digunakan untuk merumuskan kebijakan strategis kepentingan nasional dalam dinamika internasional demi terwujudnya pemikiran dunia. Hasto menggarisbawahi pentingnya diplomasi untuk kerja sama politik, ekonomi, dan budaya, dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, alih-alih kerja sama militer.
