REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan saat ini Indonesia mengedepankan prinsip environmental, social, and governance (ESG) dalam seluruh proyek pembangunan. Dengan nilai ESG ini, diharapkan juga bisa mendorong investor untuk masuk ke dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN).
Sri Mulyani mengaku dalam pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dalam hal ini tidak semua bisa diampu oleh APBN. Oleh karena itu, ia mengatakan pemerintah Indonesia terbuka atas seluruh peluang baik pendanaan maupun kerja sama dalam seluruh proyek pembangunan.
“Jika kita ingin menarik dana dari swasta atau internasional maka cara strategis adalah memenuhi standar kualitas termasuk ESG itu,” katanya dalam acara 'Joint Finance and Health Ministers' Meeting (JFHMM) di Bali, Sabtu (12/11).
Sri Mulyani merinci APBN hanya mampu mengcover kebutuhan pembangunan 20 persen saja. Sisanya, menurut Sri Mulyani terbuka peluang pendanaan dari sektor lain. Untuk bisa memastikan investor yakin untuk terlibat dalam proyek Indonesia maka Indonesia harus memastikan seluruh proyek memiliki nilai ESG yang menjadi konsen global.
"Ketika proyek kita dipastikan memenuhi nilai ESG maka dengan sendirinya investor bisa masuk. Karena para investor ingin memastikan bahwa dana yang mereka alokasikan bisa digunakan secara benar dan sesuai dengan prinsip ESG," tegas Sri Mulyani.
Terkait dengan IKN, menurut Sri Mulyani proyek ini bukan sekedar proyek ambisius negara. Ia melihat, proses pembangunan IKN bukan hanya sekadar memindahkan pusat pemerintahan melainkan sekaligus menciptakan cara hidup baru yang mengutamakan aspek berkelanjutan.
“Bapak Presiden sering sampaikan bahwa ini tidak sekadar memindahkan tetapi menjadi cara hidup baru termasuk dari sisi aspek green-nya,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika