REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorangmenilai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di industri padat karya sebagai dampak kondisi geopolitik global. Kondisi geopolitik yang dimaksud ketegangan yang terjadi antara China dan Taiwan serta negara-negara Eropa yang tengah menghadapi krisis akibat perang Rusia-Ukraina.
"Sektor padat karya kita itu ternyata sangat tergantung 100 persen dari buyer dari luar negeri, karena tidak ada buyer ya selesai, tidak ada mereka, tidak jalan," katanya kepada media di Bali, Selasa (15/11/2022).
Menurut Sarman, baik China dan Taiwan merupakan mitra dagang utama Indonesia. Jika keduanya bersitegang, hal itu tentu akan mengganggu ekspor dan impor Indonesia. Hal serupa berlaku pula dengan negara-negara Eropa.
"Kenapa pertumbuhan ekonomi kita bagus tapi faktanya banyak PHK, karena sektor padat karya kita tidak dapat order dari negara-negara Eropa, karena mereka masih krisis," katanya.
Sarman pun berharap ketegangan geopolitik di antara negara-negara dunia bisa mengendur dan tidak terus berlanjut. "Kita doakan bersama mudah-mudahan tidak berlanjut (ketegangan China-Taiwan), perang Rusia-Ukraina juga tidak berlanjut. Dan 2023 juga mudah-mudahan stabilitas politik kita tidak gaduh sehingga tidak mengurangi niat investor masuk ke Indonesia," kata Sarman.
Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, terlebih setelah datangnya pandemi Covid-19 hingga pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina. Indonesia, menurutnya, sudah mendapat pukulan awal sejak adanya perang dagang antara China dan Amerika Serikat.
"Kondisi geopolitik yang tidak menentu memperparah kondisi ekonomi global. Yang harus kita khawatir sekarang adalah ketegangan geopolitik antara China dan Taiwan," katanya.
Bahlil juga menyebut kondisi yang ada di global menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan yang akhirnya membuat banyak ramalan soal gelapnya ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika