REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH — Pihak berwenang Israel melarang ekspor ikan dari jalur Gaza. Larangan tersebut berhasil membuat puluhan pedagang ikan di daerah kantong pantai yang terkepung itu mengalami kerugian besar.
Rabu lalu, pihak berwenang Israel mengklaim bahwa keputusan tersebut diambil sebagai hasil dari upaya yang dilakukan para pedagang Palestina yang berbasis di Tepi Barat untuk mengangkut sekitar 20 ton ikan Gaza ke kota-kota Israel.
Dilansir dari The New Arab, pada Selasa (15/12/2022), para pedagang ikan mengatakan bahwa mereka telah berjuang untuk mempertahankan keluarga mereka, terutama karena mereka kehilangan sumber utama pemasaran ikan mereka.
Mohammed al-Haj (35), seorang pedagang ikan yang berbasis di Gaza, mengeluh bahwa dia mengalami kerugian sekitar 2.000 dolar AS dalam waktu kurang dari sepekan.
Jika larangan itu berlangsung lebih lama, dia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi keluarga dan juga para pekerjanya.
"Saya hampir tidak menghasilkan 200 dolar AS sehari. Saya membayar sebagian dari mereka sebagai biaya operasi penangkapan ikan dan transportasi," kata Haj.
“Keputusan Israel tidak adil dan akan mengubah kita menjadi orang miskin,” sambungnya.
Menurut Haj, biasanya pedagang lokal terpaksa mengekspor ikan mahal ke Tepi Barat mengingat daya beli pasar Gaza yang buruk karena tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan.
“Pelarangan ekspor ikan berarti kita akan menjual ikan kita di pasar lokal dengan harga yang lebih murah, yang berarti kita tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pokok pekerjaan kita,” tegasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Emad Abu Ayyash (56), seorang pedagang ikan yang berbasis di Gaza. Ia kehilangan satu-satunya sumber pendapatannya.
"Saya bekerja hari demi hari untuk menghasilkan sekitar 100 dolar AS untuk memberi makan keluarga saya dan membayar biaya pendidikan universitas putra saya," kata ayah delapan anak ini.
Di Gaza kata dia, semua orang berjuang untuk hidup dan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pendudukan Israel.
"Israel sengaja mempermalukan kami dengan memperketat batasannya pada kami, hanya untuk membuat kami tetap hidup dalam penderitaan tanpa akhir,” ungkapnya.
Sejak 2007, Israel telah memberlakukan blokade yang diperketat di daerah kantong pantai itu setelah Hamas, yang memenangkan pemilihan legislatif pada 2006, menguasai wilayah tersebut.
Selama bertahun-tahun, para nelayan dilarang menangkap ikan lebih dari 3 mil laut lepas pantai Gaza.
Namun, pada 2019, Israel memutuskan untuk mengizinkan nelayan mencapai 15 mil laut, menurut "pemahaman tenang" dengan Hamas untuk menghentikan Great Return March yang diluncurkan pada 2018.
Namun, para nelayan menderita karena hambatan yang dikeluarkan oleh angkatan laut Israel serta larangan tiba-tiba, berdasarkan situasi politik dengan gerakan Islam Hamas yang dikelola Gaza.
Apalagi, Israel melarang masuknya beberapa bahan yang diklaim digunakan untuk membuat senjata. Diantaranya adalah perahu, fiberglass, jaring, dan bahan penting lainnya untuk menangkap ikan.
Menurut Sindikat Nelayan di Jalur Gaza, sekitar 4.000 nelayan Palestina tinggal di daerah kantong yang terkepung.
Pada saat yang sama, sekitar 40 ribu warga Gaza bekerja dalam profesi yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penangkapan ikan.
"Gaza mengekspor sekitar 80 ton ikan ke Tepi Barat per bulan dan ini membantu pengoperasian sektor perikanan di wilayah itu," kata Zakaria Baker, seorang pejabat dari komite nelayan di Persatuan Komite Kerja Pertanian di Jalur Gaza.
“Keputusan Israel bertujuan menghancurkan sektor perikanan di Gaza untuk mendapatkan keuntungan politik,” ujarnya.
Sumber: alaraby
Ikuti Whatsapp Channel Republika