Komitmen Turunkan Stunting, Pemkab Cilacap Lakukan Audit Kasus Stunting
Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Yusuf Assidiq
Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman dalam Rapat Evaluasi RTL AKS Kabupaten Cilacap. | Foto: Pemkab Cilacap
REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap berupaya melakukan percepatan penurunan angka stunting. Di 2019, prevalensi stunting di Cilacap mencapai angka 23,18 persen dan menurun pada 2021 menjadi 17,9 persen.
Wakil Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman menjelaskan, Cilacap memiliki penduduk hingga 2,1 juta jiwa, dan banyaknya penduduk memicu berbagai permasalahan. Salah satunya adalah stunting.
Menurutnya, stunting adalah breakdown dari masalah kemiskinan di kabupaten dengan wilayah luas dan padat penduduk. Meski demikian, penurunan angka stunting masih bisa diupayakan.
Salah satunya dengan kesempatan yang diberikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah kepada Cilacap untuk memberikan sampel dari dua kecamatan, Kecamatan Adipala dan Bantarsari, untuk diaudit.
"Kami ucapkan terima kasih karena 2022 ini diberikan bantuan kegiatan dari BKKBN, untuk memberikan sampel dari dua kecamatan, Kecamatan Adipala dan Bantarsari. Ini tentunya akan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Cilacap,” ujarnya dalam Rapat Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Kasus Stunting (AKS) Tingkat Kabupaten Cilacap, Rabu (16/11/2022).
Dengan ini, Syamsul berharap Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bisa preventif dan kuratif serta bisa membuat kebijakan yang bisa mencegah dan menurunkan angka stunting yang ada di Cilacap.
“Semoga melalui evaluasi AKS kita bisa menemukan cara-cara maupun kebijakan hingga program-program terbaik untuk masyarakat dalam menurunkan angka stunting,” ujarnya.
Sementara itu, Manager Program Percepatan Penurunan Stunting BKKBN Jateng, Siti Zulaikha mengatakan, AKS tahap 1 sudah dalam tahapan diseminasi dan evaluasi. Acara hari ini adalah evaluasi AKS tahap 2 yang harapannya dapat memilah kegiatan penurunan stunting yang harus dilaksanakan dan harus terencana.
"Harapannya nanti akan terpilah mana yang sifatnya segera dilaksanakan mana yang bisa terencana. Dan harus dipantau kegiatan-kegiatan ini harus dilaksanakan,” ujar Siti Zulaikha.
Sekretaris Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Cilacap, Farid Rijanto menyampaikan, dua kecamatan yang dijadikan sampel itu Kecamatan Adipala Desa Bunton dan Bantarsari Desa Binangun. Audit kasus stunting ini dikawal oleh tim pakar Kabupaten Cilacap dan ada tim teknis.
“Ada dokter anak, dokter obsgyn, pakar gizi, dan psikolog yang merupakan tim pakar Kabupaten Cilacap. Kalau tim teknis dari OPD. Kami juga melibatkan instansi vertikal, stakeholder, hingga organisasi wanita di Cilacap,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
