REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Presidensi G20 Indonesia telah sepakat untuk membentuk dana pandemi bagi kepentingan pencegahan, kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi. Dana pandemi atau pandemic fund telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo, pada Ahad (13/11/2022) kemarin dan akan digunakan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons menghadapi pandemi berikutnya.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan pandemic fund akan memberikan pembiayaan untuk kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons (PPR) pandemi yang akan datang. Menurutnya, kerja sama antara keuangan dan kesehatan sangat penting untuk mempersiapkan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.
Founder & CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiative (CISDI) Diah Satyani Saminarsih menyoroti ihwal pendanaan pandemic fund yang masih bergantung pada kontibutor tradisonal yakni lima negara dengan kapasitas fiskal besar yakni Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman dan Perancis.
Pendanaan Pandemic Fund hingga saat ini masih bergantung pada kontributor tradisional. Hal ini mengakibatkan dana baru yang terkumpul sebesar 1,4 miliar dolar AS atau hanya 10 persen dari keseluruhan target yang dicanangkan dalam Pandemic Fund, sesuai perhitungan World Bank dan WHO," kata Diah dalam Media Luncheon bertajuk "Communicating Global Health: Time for New Approaches" di Conrad Bali, Nusa Dua, Bali pada Senin (14/10/2022).
Selain itu, tidak semua kontributor menandatangani kerja sama jangka panjang, baik dalam siklus kontribusi tiga maupun lima tahunan sehingga keberlanjutan pendanaan ini dipertanyakan. Dalam kacamata domestik, Indonesia berkomitmen menyumbang setidaknya Rp 740 miliar atau 50 juta dollar AS dalam Pandemic Fund melalui sumber pembiayaan APBN.
Diah mengatakan, untuk memberikan komitmen finansial tambahan untuk Kesehatan Global bukanlah sebuah langkah yang biasa diambil oleh Indonesia. Oleh karenanya perlu pelibatan masyarakat sipil bermakna untuk mengawal bagaimana kontribusi ini akan diterjemahkan ke depannya.
Selain itu, peran masyarakat sipil diperlukan dalam proses pengambilan keputusan guna memastikan Pandemic Fund merefleksikan semangat inklusi dan kesetaraan agar pendanaan bisa bermanfaat dan mencapai negara-negara hingga komunitas-komunitas yang membutuhkannya.
Executive Head of the Pandemic Secretariat The World Bank, Priya Basu mengungkapkan, saat ini tidak ada solusi tunggal dalam mengatasi tantangan kesehatan publik. Oleh karenanya, ia menyambut baik adanya kerjasama antara Bank Dunia dan WHO dengan Pandemic Fund.
"Terima kasih untuk semua yang tergabung dalam proses ini, yang unik dari Pandemic Fund ini adalah sebuah komunitas internasional yang dibuat untuk mengisi kesenjangan PPR, dan ini untuk jangka panjang ya," ujarnya.
"Kami akan berikan dukungan finansial, Pandemic Fund diharapkan memperkuat ya ke depannya. Ini adalah kebaikan global yang memberi manfaat," sambungnya.
Hadir dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu menyampaikan, saat ini dunia sangat kekurangan investasi dalam kesiapsiagaan pandemi.
"Oleh karena itu, kita harus persiapkan, apalagi ada implikasi berat dari Covid-19, krisis kesehatan, dan krisis ekonomi," ucap dia.
Maxi menyebut bahwa penting merancang kembali arsitektur global. Karena, terdapat kebutuhan pendanaan yang andal dan berkelanjutan, yaitu terkait kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan pandemi.
WHO dan Bank Dunia memperkirakan ada kesenjangan PPR sekitar 10,5 miliar dolar AS. Menurut dia, mengisi kesenjangan tersebut tidak mudah, oleh karena itu diperlukan mekanisme pendanaan.
"Berita baik kita berhasil mengembangkan langsung PPR atau dikenal Pandemic Fund (pendanaan pandemi) yang dilaksanakan Bank Dunia dan dikendalikan WHO. Pandemic Fund untuk atasi kesenjangan PPR," tutur Maxi.
Dia menambahkan, Pandemic Fund yang terkumpul sebanyak 1,4 miliar dolar AS itu berasal dari negara anggota G20, non-G20, serta filantropi. Maxi pun menyebut bahwa terdapat ketimpangan atau ketidakadilan yang sangat besar dalam akses vaksin dan layanan diagnostik, di mana ini memperparah dampak pandemi.
"Negara miskin dan berkembang harus diperkuat pertahananannya, Pandemic Fund diharapkan mengatasi kesenjangan PPR ini," tutur dia.
Maxi juga mengeklaim presidensi G20 telah memainkan peranan penting. Di mana inisiatif presidensi G20 Italia pada 2021 menggagas usulan pembentukan Pandemic Fund.
Kita berharap dapat menutup kesenjangan PPR, mudah-mudahan inisiatif yang digagas presidensi Italia dapat diteruskan. Mudah-mudahan dalam presidensi G20 India, Pandemic Fund dapat bertumbuh untuk menuju tujuannya," ucap dia
