REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons permohonan judicial review mengenai batas usia calon pimpinan (capim) KPK yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK ke Mahkamah Agung (MK). Gugatan ini dinilai justru menghambat figur muda potensial untuk mencalonkan diri.
"Itu akan menghambat banyak sekali figur muda yang potensial untuk bisa mencalonkan diri dan itu akhirnya sekarang terbukti ketika Pak Ghufron (Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron) akhirnya mengajukan judicial review," kata Peneliti ICW Lalola Ester kepada wartawan, Rabu (16/11/2022).
Lalola menjelaskan, persoalan mengenai batas usia capim KPK sudah menjadi salah satu poin yang dikhawatirkan oleh pihaknya. Dia menyebut, sebelum UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 direvisi hingga akhirnya disahkan, ICW dan para pegiat antikorupsi telah mengkritisi soal batasan minimal umur tersebut.
"Ketika revisi belum disahkan, materi soal usia itu juga masuk di dalam poin yang dikritisi ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil," ujarnya.
"Karena makin tua seseorang ya ada dua kemungkinan, antara dia makin bijak atau dia makin lemot lah istilahnya. Maksudnya dari sisi keberanian, inovasi biasanya ada gap. Meskipun tidak selalu seperti itu," tambah dia menjelaskan.
Dia berasumsi, jika capim KPK masih dalam usia produktif, maka hal itu dapat diminimalisasi. Sebab, figur muda yang mencalonkan diri dinilai memiliki keberanian serta inovasi dalam memberantas rasuah.
Lalola melanjutkan, kekhawatiran para pegiat antikorupsi selama ini terkait batasan usia tersebut pun dianggap tidak berlebihan. "Pada akhirnya, ya, penolakan masyarakat sipil enggak berlebihan," jelas dia.
"Langkah yang diambil Ghufron dengan mengajukan JR (judicial review) justru memperkuat kekhawatiran kami selama ini," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron angkat bicara mengenai permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang dia ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang digugat Ghufron terkait dengan batas usia untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika