Kamis 17 Nov 2022 10:36 WIB

Sumbar Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga 12 Desember 2022

Pemprov Sumbar memberikan keringanan membayar pajak kendaraan bermotor.

Warga membayar pajak kendaraanya pada mobil Samsat Keliling, di kawasan Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat, Jumat (22/4/2022). Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) memperpanjang program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang harusnya berakhir pada 12 November menjadi 12 Desember 2022.
Foto: ANTARA/Iggoy el Fitra
Warga membayar pajak kendaraanya pada mobil Samsat Keliling, di kawasan Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat, Jumat (22/4/2022). Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) memperpanjang program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang harusnya berakhir pada 12 November menjadi 12 Desember 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) memperpanjang program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang harusnya berakhir pada 12 November menjadi 12 Desember 2022. Hal ini dilakukan karena banyaknya permintaan dari masyarakat.

"Banyak permintaan dari masyarakat agar program ini diperpanjang. Untuk itu kita mengambil kebijakan untuk memperpanjang selama satu bulan," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Kamis.

Baca Juga

Ia mengatakan pemutihan pajak yang dikemas dalam program 5 Untung tersebut mampu mendorong meningkatkan antusiasme masyarakat untuk membayar pajak dan denda pajak kendaraan, juga untuk menghidupkan pajak kendaraan bermotornya.

Selain manfaat yang didapatkan oleh masyarakat, pemerintah daerah juga mendapatkan keuntungan dari program itu, karena hampir 80 persen pendapatan daerah Sumbar berasal dari pajak kendaraan bermotor.

Makin banyak masyarakat yang taat menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan, makin banyak pendapatan daerah. Pendapatan itu digunakan untuk pembangunan Sumbar ke depan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda ) Sumbar Maswar Dedi mengatakan perpanjangan Program 5 Untung tersebut juga sebagai bentuk kebijakan dan stimulus dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak ekonomi masyarakat yang terpuruk diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

"Salah satu stimulus tersebut adalah relaksasi perpajakan yang dibuat agar dapat memberikan insentif bagi wajib pajak (pemilik kendaraan bermotor) yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini," ujarnya.

Maswar Dedi berharap masyarakat bisa memanfaatkan perpanjangan Program 5 Untung ini untuk segera mengurus pembayaran pajak dan denda pajak kendaraannya. "Silakan manfaatkan perpanjangan program ini. Jangan lewatkan," harapnya.

Program 5 Untung meringankan beban masyarakat yang membayar pajak dan denda pajak kendaraan. Melalui program ini, Pemprov Sumbar memberikan keringanan membayar pajak kendaraan bermotor.

Di antaranya diskon pajak dan pemutihan bagi pajak menunggak. Pertama, diskon pajak. Diskon itu berlaku bagi pemilik kendaraan bermotor yang membayar pajak sebelum jatuh tempo. Dengan rincian, pembayaran pajak 30 hari sebelum jatuh tempat sampai jatuh tempo, maka diberikan diskon sebanyak 2 persen.

Kemudian, pembayaran lebih dari 30 hari sampai 60 hari sebelum jatuh tempo pajak, maka pembayaran pajaknya mendapatkan diskon sebanyak 4 persen. Untuk pembayaran pajak lebih dari 60 hari sampai 90 hari sebelum jatuh tempo, akan mendapatkan diskon sebanyak 8 persen.

Bahkan, jika pajak kendaraan bermotor dibayar lebih awal 120 hari sampai 180 hari sebelum jatuh tempo, maka akan mendapatkan diskon sebanyak 10 persen.

Kedua, bebas denda pajak dan pemutihan bagi yang sudah menunggak. Bebas denda ini, berlaku untuk kendaraan yang menunggak pajak.

Ketiga, bebas pokok bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk kedua dan seterusnya. Artinya jika ingin melakukan BBNKB maka tidak akan dikenakan biaya. Keuntungan ini khusus untuk balik nama yang kedua dan seterusnya. Tidak berlaku untuk kendaraan baru.

Keempat, bebas pembebanan denda administrasi atas keterlambatan membayar BBNKB kedua dan seterusnya. Ini berlaku untuk seluruh warga Sumbar.

Keringanan kelima, yakni pemilik kendaraan bermotor diuntungkan dengan pembebasan pajak progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dalam satu keluarga.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement