Jumat 18 Nov 2022 01:35 WIB

Netanyahu akan Legalkan Pemukiman Liar Israel di Tepi Barat

Netanyahu berjanji untuk melegalkan permukiman liar Israel di Tepi Barat

Rep: Fergi Nadira B/ Red: Esthi Maharani
Para pengunjuk rasa Palestina menyaksikan pasukan Israel selama bentrokan setelah demonstrasi menentang pemukiman Israel di tanah desa Kafr Qadoum, dekat kota Nablus, Tepi Barat, 23 September 2022.
Foto: EPA-EFE/ALAA BADARNEH
Para pengunjuk rasa Palestina menyaksikan pasukan Israel selama bentrokan setelah demonstrasi menentang pemukiman Israel di tanah desa Kafr Qadoum, dekat kota Nablus, Tepi Barat, 23 September 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM - Perdana Menteri Israel yang akan datang Benjamin Netanyahu berjanji untuk melegalkan permukiman liar Israel di Tepi Barat yang diduduki. Hal ini ia katakan setelah pertemuan dengan politisi sayap kanan dan kontroversial Itamar Ben-Gvir pada Rabu (16/11/2022) waktu setempat.

Dilansir laman Aljazirah, Kamis (17/11/2022), keduanya setuju untuk melegalkan permukiman liar Israel dalam waktu 60 hari sejak pemerintah baru dilantik. Partai Likud sayap kanan Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan dengan partai Kekuatan Yahudi Ben-Gvir, bahwa kedua politisi membuat kemajuan signifikan mengenai beberapa isu termasuk kesepakatan melegalkan permukiman liar Israel.

Kendati bahkan jika kesepakatan telah dibuat, tidak ada jaminan bahwa itu akan melewati jumlah suara yang diperlukan di parlemen Israel (Knesset) untuk direalisasikan. Di antara permukiman liar yang direncanakan untuk dilegalkan adalah Homesh, sebuah permukiman kontroversial yang dievakuasi pada 2005 terletak di antara kota-kota Palestina Nablus dan Jenin. Homesh terletak di Route 60, jalan raya utara-selatan utama di Tepi Barat yang diduduki, yang digunakan oleh orang Palestina dan pemukim Yahudi.

Semua permukiman Israel, termasuk permukiman liar, adalah ilegal menurut hukum internasional. Namun Israel menganggap hanya permukiman liar yang ilegal di bawah hukumnya sendiri, yang mengeklaim bahwa mereka dibangun oleh pemukim individu atau kelompok pemukim, dan bukan oleh pemerintah.