REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pembentukan empat daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua bisa menjadi cara mengubah atau game changer penyelesaian masalah yang ada di Papua, baik persoalan kesejahteraan maupun keamanan.
Ma'ruf menyampaikan hal tersebut setelah DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Provinsi Papua Barat Daya, sebagai DOB keempat setelah Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
"Pemekaran ini kita harapkan menjadi game changer untuk penyelesaian di Papua dalam rangka mempercepat kesejahteraan dan juga keamanan di Papua," ujar Ma'ruf dalam keterangan persnya di sela kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/11).
Dia juga berharap pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan tiga DOB lainnya ini akan membuat pelayanan kepada masyarakat Papua semakin massif. Sebab, selama ini pelayanan di wilayah Papua yang begitu luas itu hanya terpusat di Provinsi Papua dan satu di Papua Barat.
"Nah sekarang (di Papua) oleh empat provinsi, di Papua Barat menjadi dua provinsi, kita harapkan pelayanannya akan lebih masif kepada masyarakat dan itu kunci saya kira upaya percepatan untuk pembangunan Papua," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf memastikan, Pemerintah akan segera memproses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya setelah DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (17/11) kemarin.
Pemerintah kata dia, juga sudah membentuk Rencana Induk Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Karena itu, pembentukan DOB Papua nantinya akan mengacu rencana induk tersebut. "Rencananya sudah kita buat, namanya rencana induk percepatan pembangunan otonomi khusus Papua, tetapi strukturnya juga harus menopang," ujarnya.
Dia menyebutkan, program dalam rencana induk tersebut, salah satunya kegiatan piloting Magang bagi ASN Provinsi Papua yang merupakan tindaklanjut Inpres No. 9 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Kegiatan ini bertujuan mengembangkan ASN di Papua mengingat peningkatan dan pemerataan kompetensi ASN Papua penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan. "Sekarang sedang kita siapkan ASNnya, sedang magang, lalu paling tidak minimal 80 persen dari asli Papua, itu sekarang sedang kita lakukan. tujuannya untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua," ujarnya.
