REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, hingga saat ini pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) khusus batu bara masih dalam pembahasan. Ia menargetkan, BLU baru bisa terbentuk pada akhir tahun ini.
"Kami masih terus melakukan pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait, kami harapkan ini bisa selesai sebelum memasuki 2023," ujar Arifin di RDP Komisi VII DPR RI, Senin (21/11/2022).
Untuk membentuk BLU, pemerintah perlu lebih dulu membuat regulasi yang memayungi operasional BLU ini. Saat ini, kata Arifin, regulasi masih dalam tahap harmonisasi dan akan berbentuk rancangan peraturan presiden.
Pembahasan kini mengerucut pada pembahasan mengenai dampak status Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dana kompensasi batubara terhadap postur APBN khususnya untuk mandatori dana pendidikan dan kesehatan.
Merujuk paparan Kementerian ESDM, objek pungutan dana kompensasi diberlakukan untuk penjualan batu bara ekspor dan domestik. Asumsi Harga Batubara Acuan (HBA) yang dikenakan yakni 200 dolar AS per ton maka dana kompensasi yang dikelola BLU sekitar Rp 137,6 triliun.
Nantinya, besaran pungutan ditentukan berdasarkan kalori ditambahkan dengan nilai PPN 11 persen. "Dana kompensasi diberikan kepada semua pemasok batu bara dalam negeri untuk PLN maupun industri kecuali smelter," tutur Arifin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika