REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, akan menyiapkan dan mengarahkan bisnis santripreneur dan para calon saudagar di berbagai sektor usaha yang menjadi keunggulan domestik Indonesia. Menurutnya negeri ini memiliki banyak potensi.

"Kita memiliki laut yang begitu besar. Kita juga memiliki lahan subur yang begitu luas. Kita harus mampu membangun keunggulan domestik kita," ujar Teten dalam sambutan di acara Santripreneur Award 2022, Jakarta, Senin malam (21/11/2022).

Ia menambahkan, hampir semua negara di dunia kini tengah mencari keunggulan domestiknya masing-masing. Tak terkecuali, Indonesia. Contoh Norwegia yang dulu pendapatan terbesarnya dari migas, tapi sekarang dengan riset yang kuat, pendapatan terbesarnya dari budidaya ikan salmon.

Begitu juga dengan Selandia Baru yang bisa membesar pendapatannya hanya dengan tiga produk unggulan domestik yakni, daging, susu, dan buah-buahan. "Kita punya laut yang begitu besar yang di dalamnya terkandung ikan tuna, lobster, dan sebagainya. Hanya saja investasi di sektor kelautan ini baru 2 persen yang besar," kata Menkop.

Contoh lain, Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia. Hanya saja yang bisa diekspor baru sebatas minyak goreng. "Lihat Unilever yang terbanyak membeli CPO kita, mampu memproduksi banyak sekali jenis produk, dari mulai makanan, kosmetik, hingga farmasi," ungkap Teten.

Maka, kata dia, pemerintah ingin mengubah hal itu dengan memulai industrialisasi dan sekarang dengan hilirisasi yang tidak lagi menjual bahan baku. "Industrialisasi sedang kita koreksi dengan melakukan industrialisasi berbasis keunggulan domestik dengan bahan baku lokal. Bukan lagi manufaktur berbahan baku impor," tegasnya.

Selain memiliki banyak potensi sumber daya alam, kata Teten, Indonesia pun memiliki banyak kekayaan produk-produk berbasis kreatif. Maka, sambungnya, untuk menciptakan pengusaha tangguh, pendekatannya harus melalui inkubasi. 

Ke depan, ujarnya, Indonesia membutuhkan banyak industrialis dan entrepreneur yang memiliki model bisnis yang inovatif. "Salah satu caranya, pemerintah terus mengembangkan ekosistem kewirausahaan," kata dia.

Misalnya, porsi kredit perbankan untuk UMKM akan terus ditingkatkan dari sekarang sebesar 19,8 persen menjadi 30 persen pada 2024. Selain itu, pendekatan perbankan dalam menyalurkan kredit dengan menerapkan agunan juga harus berubah, menjadi pendekatan credit scoring. 

"Perusahaan Fintech saja bisa kredit sampai Rp 2 miliar tanpa agunan," tuturnya. Maka, ia terus mendorong para pelaku UMKM go digital, jadi catatan keuangan harus sudah digital memakai aplikasi yang sudah banyak tersedia.

Maka kredit UMKM tidak lagi harus pendekatan agunan, melainkan credit scoring dari usahanya. "Ini solusi yang harus kita lakukan," ujar Menkop.

Lebih dari itu, perizinan usaha juga terus dipermudah. Saat ini, untuk menjadi usaha formal, cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Lewat NIB bisa mendapatkan izin edar, sertifikat halal, dan lainnya."Proses pengurusan sertifikat halal juga bakal dipersingkat. Dari 21 sampai 25 hari menjadi tiga hari saja," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika