REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah mengerahkan bantuan dokter ahli ortopedi atau bedah tulang untuk membantu menangani korban luka-luka akibat gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi RSUD Sayang Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada Selasa (22/11/2022).
Muhadjir mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk mengirimkan bantuan dokter ahli ortopedi. Ia juga telah meminta bantuan dokter dari Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).
"Tadi Pak Menkes sudah berjanji ada enam orang dokter ortopedi yang sedang dalam perjalanan. Dan MDMC juga ada 1 orang dokter yang sudah sampai," ujarnya.
Muhadjir mengatakan, kebutuhan tenaga kesehatan dokter bedah tulang sangat mendesak untuk keadaan gawat darurat di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan data dari RSUD Sayang pada Selasa (22/11) pukul 11.00 WIB, korban luka-luka sebanyak 525 orang. Sedangkan korban tewas mencapai 108 jiwa.
Dalam kunjungannya ke RSUD Sayang Cianjur, dia melihat langsung banyak korban luka-luka yang di rawat di tenda perawatan. Korban luka mulai dari orang dewasa, orang tua, hingga anak-anak. Kebanyakan mereka mengalami cedera patah tulang dan luka lebam karena tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa berkekuatan Magnitudo 5,6.
"Memang yang sangat dibutuhkan adalah dokter bedah ortopedi karena banyak korban luka yang mengalami patah tulang," ujarnya.
Sebelum mengunjungi RSUD, Muhadjir bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Cianjur Herman Suherman, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwi Korita meninjau posko pengungsian di Lapangan Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang. Setelah dari posko, Muhadjir bersama rombongan menuju ruas jalur nasional Cianjur-Cipanas, Kecamatan Cugenang yang tertutup reruntuhan longsor akibat gempa.
Muhadjir menegaskan pemerintah totalitas dalam menangani tanggap darurat bencana gempa bumi Cianjur. Dia menerangkan, pemerintah telah mengalokasikan dana siap pakai biaya tidak terduga dari pemerintah kabupaten sebesar Rp 5 miliar, kemudian pemerintah provinsi mengalokasikan Rp 20 Miliar.
Dana yang bersifat elastis yang sesuai kebutuhan itu dialokasikan BNPB. BNPB juga disebut telah mengalokasikan Rp 500 juta untuk konsumsi dan Rp 1,5 M miliar untuk operasional. Selain itu, BNPB memfasilitasi operasional TNI-Polri dalam penanganan bencana. "Jadi insya Allah semuanya bisa tertangani dengan baik," kata Muhadjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika