REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik akan menekan perusahaan aplikasi video pendek TikTok tentang jumlah data yang dibagikan perusahaan induknya, ByteDance dengan China. Partai Republik memenangkan kursi mayoritas di House of Representative bulan ini sehingga mereka yang akan menetapkan agenda House tahun depan.
Petinggi Komite Energi dan Perdagangan anggota House Cathy McMorris Rodgers dan petinggi Komite Pengawasan House James Comer menulis dalam suratnya informasi yang disampaikan TikTok dalam pengarahan tampaknya tidak akurat.
"Beberapa informasi yang diberikan TikTok selama pengarahan staf tampaknya tidak benar atau menyesatkan, termasuk TikTok tidak melacak lokasi pengguna di AS," kata para anggota House dari Partai Republik dalam suratnya ke CEO TikTok Shou Zi Chew yang bertanggal, Kamis (24/11/2022).
TikTok belum merespon permintaan komentar. Partai Republik akan menguasai House of Representative AS mulai Januari mendatang. Surat ini dapat menjadi tanda kerasnya pengawasan mereka pada perusahaan-perusahaan China termasuk TikTok yang menjadi incaran pemerintahan mantan Presiden Donald Trump.
Namun pemerintah Presiden AS Joe Biden dari Partai Demokrat juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap TikTok. Pada awal bulan ini Direktur FBI Christopher Wray mengatakan pemerintah China dapat memanfaatkan aplikasi berbagi video untuk mempengaruhi penggunanya atau mengendalikan perangkat mereka.
Para anggota Kongres dari Partai Republik juga akan meminta TikTok rancangan kesepakatan yang sedang dinegosiasikan dengan pemerintah Biden sebagai syarat mengizinkan TikTok dapat tetap aktif di Amerika Serikat.
Pada tahun 2020 Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) memerintahkan ByteDance menjual sebagian saham TikTok sebab AS khawatir data pengguna dapat dikirimkan ke pemerintah Cina. CFIUS lembaga pemerintah AS yang meninjau akuisisi perusahaan asing yang dianggap berpotensi menimbulkan resiko keamanan nasional.
CFIUS dan TikTok sudah berbicara selama berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan keamanan nasional untuk melindungi data lebih dari 100 juta pengguna TikTok.
Pada Juni 2021 lalu Biden mencabut serangkaian perintah eksekutif Trump yang melarang pengunduhan TikTok dan memerintahkan Departemen Perdagangan menggelar peninjauan keamanan terhadap ancaman yang ditimbulkan aplikasi itu.
