REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Muhamad Mardiono dilantik Presiden Jokowi menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/11). Dalam menjalankan tugasnya, Mardiono akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, khususnya di bidang pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.
"Sebagaimana kita ketahui, PBB telah mengeluarkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 atau SDGs untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial, dan kualitas lingkungan secara berkesinambungan. Itu kerangka utamanya," ujar Mardiono setelah dilantik.
Sebagai utusan khusus Presiden, Mardiono diminta untuk mengawal dan memastikan program pemerintah dapat berjalan baik, khususnya dalam rangka mencapai SDGs pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Ia pun berharap, pencapaian SDGs tersebut dapat tercapai dalam waktu yang ditargetkan.
"Tugas ini juga akan saya jalankan melalui penguatan ketahanan pangan merujuk pada Perpres Nomor 12 tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah yang baru saja dikeluarkan oleh bapak Presiden," kata Mardiono.
Ia menjelaskan, upaya pencapaian target tersebut menjadi prioritas pembangunan nasional yang membutuhkan sinergi kebijakan, perencanaan, dan juga implementasi baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54 persen dari total penduduk Indonesia.
"Tentu usaha pemerintah akan terus melakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menuntaskan kemiskinan sebagaimana yang dimaksudkan yang telah diprogramkan juga oleh pemerintah," lanjutnya.
Sedangkan terkait ketahanan pangan, Indonesia saat ini masuk dalam kategori moderat. Berdasarkan skor indeks ketahanan pangan global, skor Indonesia saat ini tercatat sebesar 60,2 poin. "Yang perlu untuk terus melakukan penguatan terhadap kesediaan kualitas dan keberlanjutan pasokan pangan serta keterjangkauan harga pangan yang bisa dijangkau oleh rakyat Indonesia," kata Mardiono.
Melalui tugas barunya ini, Mardiono memastikan tren angka kemiskinan akan terus menurun dan ketahanan pangan Indonesia juga akan semakin meningkat. Selain berkoordinasi dengan instansi pemerintah, Mardiono juga akan melakukan kajian percepatan pengentasan kemiskinan dan membangun ketahanan pangan dalam negeri.
"Karena kita tahu kita juga saat ini sedang menghadapi resesi krisis dunia yang pangan adalah menjadi prioritas utama," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika