REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar, terus mengerahkan segala upaya untuk membantu korban gempa Cianjur. Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, pihaknya sudah menyiapkan dana bantuan tak terduga (BTT) sebesar Rp 20 miliar untuk kebutuhan tanggap darurat.
"Kami sudah siapkan Rp 20 miliar untuk kebutuhan tanggap darurat. Walaupun ada komitmen dari Presiden untuk rekonstruksi yang rusak berat Rp 50 juta, sedang Rp 25 juta, dan ringan Rp 10 juta. Ini kami terus sosialisasikan kalau itu kan uang BNPB anggaran pusat," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan, Rabu (23/11).
Emil menjelaskan, tadi pagi Pemprov Jabar pun telah membelanjakan Rp 2 miliar dari provinsi untuk membeli berbagai kebutuhan di pengungsian. "Kemudian kami menyisir. Kemarin saya pribadi naik motor ke tenda tenda, tenda pengungsian," katanya.
Menurut Emil, tenda pengungsian sendiri terbagi dua ada yang inisiatif warga ada yang di pusat-pusat pengungsian skala besar. "Jadi tidak semua warga ingin ke skala besar jadi ada dinamika itu. Apaun dua-duanya kita akomodir kita cari solusinya," katanya.
Kemudian, kata dia, memang masih ada korban yang belum ditemukan. Sehingga potensi yang meninggal mungkin masih ada, tapi semua lokasi kondisi sudah termapping oleh aparat.
"Lalu banyak cerita-cerita kemanusiaan ya. Ada anak 6 tahun 3 hari ditemukan survive selamat di runtuhan, ada 3 anak bayi lahir yang saya beri nama salah satunya itu di malam hari dan lain sebagainya," paparnya.
Menurut Emil, berdasarkan informasi BMKG, gempa masih akan berlangsung sampai besok, (Kamis, 24/11 red). Emil berharap, informasi tersebut benar sehingga Jumat bisa disampaikan bahwa menurut BMKG potensi gempa akan hilang. "Jadi warga udah bisa tenang untuk kembali membersihkan atau mengatur hidup kembali di rumah masing-masing," katanya.
Berdasarkan data akhir korban terdampak dari gempa bumi Cianjur ini tercatat ada 1.083 orang luka-luka, 58.362 orang mengungsi, 268 orang meninggal dunia, 122 teridentifikasi, dan 151 orang dalam pencarian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika